TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya menolak laporan yang diajukan oleh DPP Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB) kepada Andi Alfian Mallarangeng Sabtu siang ini. Laporan terkait dugaan pelanggaran UU UTE itu ditolak karena pelapor tak memenuhi SOP Kapolri Jenderal Listyo Sigit, yakni pelapor UU ITE harus korban sendiri.
"Di SOP disebut pelapornya (Moeldoko) yang harus datang langsung," ujar Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat KLB Razman Nasution di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Maret 2021.
Selain itu, penyidik juga meminta Razman untuk menyertakan link atau tautan berita soal dugaan pencemaran nama baik di dalam sebuah flashdisk. Nantinya, flashdisk itu akan diserahkan ke Dewan Pers untuk memeriksa apakah ada pelanggaran etika jurnalistik di berita tersebut. "Iya jadi kurangnya hanya itu saja," kata Razman.
Baca juga: Laporannya Tak Diterima Polda Metro, Kuasa Hukum Demokrat KLB Minta Penyidik Dicopot
DPP Demokrat versi KLB melaporkan Andi Mallarangeng ke polisi karena ucapan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu di salah satu situs berita mengenai Ketua Umum Demokrat KLB Moeldoko. Salah satu kalimat Andi yang dirasa mengandung pencemaran nama baik saat menyebut Moeldoko haus kekuasaan.
Terkait pelaporan itu, Andi Mallarangeng menanggapi melalui akun Instagram pribadinya. Andi mengatakan akan menghadapi pelaporan itu.
"Hehehe. Karena sudah tidak bisa lagi berkilah, tak bisa lagi ngeles, karena yang abal-abal sudah kelihatan sebagai abal-abal. Mungkin karena sudah kehabisan akal, tidak mampu lagi berdebat, argumen sudah habis, dan rakyat pun sudah tahu akal-akalan mereka. Lalu kalap, mengancam akan mengadukan ke polisi," katanya.
Sebelumnya, sejumlah kader Partai Demokrat menggelar KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret lalu. Hasil KLB Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum untuk periode 2021-2025.
M JULNIS FIRMANSYAH
