Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wagub DKI Sebut Lahan yang Dibeli Sarana Jaya di Pondok Ranggon untuk Bank Tanah

image-gnews
Suasana lahan yang diduga akan dijadikan lokasi pembangunan DP 0 persen di Jalan Sapi Perah, RT 05/RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu, 10 Maret 2021. Setelah program rumah DP 0 Rupiah terganjal kasus korupsi, lokasi rencana pembangunan program tersebut tengah diselidiki KPK. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Suasana lahan yang diduga akan dijadikan lokasi pembangunan DP 0 persen di Jalan Sapi Perah, RT 05/RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu, 10 Maret 2021. Setelah program rumah DP 0 Rupiah terganjal kasus korupsi, lokasi rencana pembangunan program tersebut tengah diselidiki KPK. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pembelian tanah oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembagunan Sarana Jaya guna menjalankan program bank tanah. Menurut dia, pemerintah DKI memiliki program membeli tanah dan pemanfaatannya diputuskan belakangan.

"Lahan itu untuk bank tanah. Jadi kami ada program pembelian lahan-lahan untuk bank tanah, nanti baru diputuskan peruntukannya untuk apa," kata dia di SMA Islam Al Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Maret 2021.

Baca juga: DKI Tunggu KPK Ungkap Kerugian Korupsi Pembelian Tanah Rumah DP 0 Rupiah

Lahan yang dimaksud berlokasi di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan tanah ini. Sumber Koran Tempo menyebut Sarana Jaya telah membeli 4,2 hektare tanah di Munjul pada akhir 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gubernur Anies Baswedan bahkan telah menonaktifkan Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan. Sebab, Yoory dikabarkan telah ditetapkan tersangka korupsi pengadaan tanah.

Wagub DKI Riza Patria menyampaikan Sarana Jaya adalah salah satu BUMD DKI yang ditugaskan membeli lahan untuk program bank tanah. "Ada beberapa lainnya," ucap politikus Partai Gerindra ini.

LANI DIANA | ROSSENO AJI NUGROHO | KORAN TEMPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Badan Bank Tanah dalam Pusaran Pembangunan IKN Nusantara, Apa Fungsi dan Wewenang Bank Tanah?

6 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Badan Bank Tanah dalam Pusaran Pembangunan IKN Nusantara, Apa Fungsi dan Wewenang Bank Tanah?

Surat peringatan Badan Bank Tanah kepada warga di area IKN mendapat sorotan. Apa sebenarnya fungsi dan wewenang Bank Tanah ini?


Bank Tanah Ultimatum Warga di IKN, KPA: Praktik Ala Pemerintah Kolonial Belanda

8 hari lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 22 Agustus 2023. Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Bank Tanah Ultimatum Warga di IKN, KPA: Praktik Ala Pemerintah Kolonial Belanda

KPA menganggap praktik perampasan tanah ala zaman kolonial Belanda terulang di area IKN. Hak lahan warga mulai disedot oleh Badan Bank Tanah.


Usai Dilantik sebagai Menteri ATR, AHY Dapat Pesan dari Luhut: Optimalisasi Bank Tanah

21 hari lalu

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) menyaksikan pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti
Usai Dilantik sebagai Menteri ATR, AHY Dapat Pesan dari Luhut: Optimalisasi Bank Tanah

AHY mendapat sejumlah pesan setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, salah satunya dari Menko Luhut Pandjaitan. Apa isi pesan itu?


Ombudsman RI Temukan 5 Kejanggalan Pembangunan SJUT oleh Pemprov DKI

58 hari lalu

Kabel jaringan utilitas yang semrawut di Jakarta, Sabtu, 9 April 2022. Pemerintah DKI Jakarta melalui PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya akan membangun Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di 68 ruas jalan dengan total panjang 213 kilometer hingga 2025. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ombudsman RI Temukan 5 Kejanggalan Pembangunan SJUT oleh Pemprov DKI

Ombudsman menilai ada kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum oleh Pemprov DKI dalam pembangunan SJUT yang berpotensi maladministrasi.


Kolaborasi Mabes Polri dan Sarana Jaya Hadirkan Hunian untuk Polri

13 November 2023

Kolaborasi Mabes Polri dan Sarana Jaya Hadirkan Hunian untuk Polri

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang bergerak di bidang pengembangan properti berkolaborasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.


Bank Tanah BPN Bisa untuk Bangun Masjid dan Gereja, Apa Lagi Manfaatnya?

23 Juni 2023

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Bapan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto didampingi istrinya, Nanny dan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana (kanan), seusai mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023. Kegiatan ini menjadi salah satu tujuan pelaksanaan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi kepada Penyelenggara Negara pada tahun 2023, selain Kementerian ATR/BPN bersama KPK berkomitmen melalui transparasi tata ruang sebagai bagian pencegahan korupsi perizinan. TEMPO/Imam Sukamto
Bank Tanah BPN Bisa untuk Bangun Masjid dan Gereja, Apa Lagi Manfaatnya?

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, mengatakan bank tanah bermanfaat untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pembangunan nasional.


Menteri ATR: Lapangan Terbang VVIP di IKN Dibangun di atas Bank Tanah

23 Juni 2023

Tangkapan layar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam diskusi bertajuk Sikap Publik Terhadap Program Reformasi Pertanahan dan Perpajakan oleh Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.
Menteri ATR: Lapangan Terbang VVIP di IKN Dibangun di atas Bank Tanah

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, mengatakan pembangunan lapangan terbang VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan di atas bank tanah.


Bank Tanah Siapkan Lahan di Penajam untuk Bandara Penunjang IKN

21 Juni 2023

Pengunjung mengunjungi lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 30 Mei 2023. Lokasi titik nol IKN Nusantara itu setiap harinya ramai oleh pengunjung dari berbagai instansi serta organisasi dan kelompok masyarakat yang melakukan kunjungan dan melaksanakan kegiatan di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Bank Tanah Siapkan Lahan di Penajam untuk Bandara Penunjang IKN

Badan Bank Tanah menyiapkan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk pembangunan bandar udara (bandara).


KPK Dalami Aliran Dana Pengadaan Tanah Pulogebang Berkedok THR

18 April 2023

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
KPK Dalami Aliran Dana Pengadaan Tanah Pulogebang Berkedok THR

Kasus korupsi pengadaan lahan Pulogebang merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul.


KPK Panggil Anggota Komisi 3 DPR di Kasus Korupsi Tanah Pulogebang

6 April 2023

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
KPK Panggil Anggota Komisi 3 DPR di Kasus Korupsi Tanah Pulogebang

Penyidik KPK mengungkapkan telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.