DKI Menang Kasasi, PKS Minta Lelang Jalan Berbayar Segera Digelar

Reporter

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang Electronic Road Pricing (ERP) saat uji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 November 2018.Kementerian Perhubungan berencana memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar guna mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum atau publik. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta pemerintah DKI segera melakukan lelang pengadaan proyek jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP).dinilai dapat menjadi alternatif solusi mengatasi kemacetan di Ibu Kota dan menggantikan kebijakan ganjil genap. 

Aturan ganjil genap juga dinilai kurang efektif karena mendorong orang untuk menambah jumlah mobil yang dimiliki dengan plat nomor yang berbeda agar setiap hari bisa melalui jalan yang diberlakukan aturan ganjil genap," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 14 Maret 2021.

Baca: Dinas Perhubungan Mulai Lelang Proyek ERP pada April

Menurut dia, Pemerintah DKI berencana menggelar lelang pada April 2021 menyusul dikabulkannya kasasi DKI melawan PT Bali Towerindo. PT Bali Towerindo merupakan satu dari tiga peserta lelang ERP.

Dua peserta lainnya, yaitu perusahaan asal Norwegia, Q-Free dan Kapsch TrafficCom telah mengundurkan diri pada 2018.

Pengunduran diri Q-Free membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pendapat hukum Kejaksaan Agung soal lelang. Anies tak ingin mundurnya peserta tender ERP ini menjadi masalah di kemudian hari.

Kejaksaan memberikan opini hukum atau legal opinion agar DKI mengulang lelang ERP . Namun, PT Bali Towerindo menggugat pembatalan lelang ERP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Hakim PTUN mengabulkan gugatan PT Bali Towerindo. Majelis hakim membatalkan surat pengumuman pembatalan lelang sistem jalan berbayar elektronik tertanggal 2 Agustus 2019. DKI juga diperintahkan untuk tidak melelang ulang proyek ERP.

Pemerintah DKI mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Putusan PTTUN justru memperkuat putusan PTUN. DKI menang di tingkat kasasi.

Khoirudin mengingatkan jalan berbayar sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Selain mengurangi kemacetan, dia juga yakin, ERP dapat menambah penghasilan daerah. "Kita berharap lalu lintas di Jakarta bisa lebih lancar dan tranportasi publik juga bisa lebih dikembangkan dari penerimaan yang didapat dari ERP," ujar anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD ini.






Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

4 jam lalu

Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah tuntas dibahas oleh tim kecil dari ketiga partai


NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

18 jam lalu

NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

NasDem menyatakan deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan tinggal menunggu momentum.


iPhone Generasi Pertama Dilelang, Diperkirakan Bakal Terjual Rp 745 Juta

18 jam lalu

iPhone Generasi Pertama Dilelang, Diperkirakan Bakal Terjual Rp 745 Juta

Sebuah iPhone dari generasi pertama diperkirakan bakal laku terjual Rp 745 juta.


Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

20 jam lalu

Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

Petinggi PKS mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hari ini. Bicarakan soal Koalisi Perubahan dan deklarasi dukungan capres 2024.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

20 jam lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh di Kantor NasDem Hari Ini

1 hari lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh di Kantor NasDem Hari Ini

Petinggi PKS akan menyambangi Kantor NasDem bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Jakarta Pusat, sore ini pukul 15.00 WIB


Anies Baswedan Sambangi Partai Demokrat, AHY: 3 Partai Solid

1 hari lalu

Anies Baswedan Sambangi Partai Demokrat, AHY: 3 Partai Solid

AHY mengatakan persamuhan bersama Anies Baswedan dan tim berjalan baik serta menunjukkan bahwa Koalisi Perubahan solid.


Anies Baswedan dan TIm Kecil Koalisi Perubahan Bertemu di DPP Partai Demokrat, Tegaskan Mereka Solid

1 hari lalu

Anies Baswedan dan TIm Kecil Koalisi Perubahan Bertemu di DPP Partai Demokrat, Tegaskan Mereka Solid

Pertemuan tim kecil Koalisi Perubahan plus Anies Baswedan di kantor DPP Partai Demokrat menepis rumor bahwa mereka retak.


Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, NasDem dan PKS Turut Hadir

1 hari lalu

Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, NasDem dan PKS Turut Hadir

Anies Baswedan menyambangi Ketua Umum Partai Demokrat AHY hari ini. Hadir pula perwakilan NasDem dan PKS.


SMRC Prediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Bersaing Ketat di Putaran Kedua Pilpres 2024

1 hari lalu

SMRC Prediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Bersaing Ketat di Putaran Kedua Pilpres 2024

SMRC menilai Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan masuk ke putaran kedua jika Pilpres 2024 digelar dengan lebih dari dua pasangan.