TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengatakan, pihaknya akan terus berjuang mempertahankan normalisasi sungai di Ibu Kota. Sebab, Jakarta kini menjadi langganan banjir setiap tahunnya.
"Banjir Jakarta tadinya mungkin 5 tahunan, sekarang sudah langganan setiap tahun," kata dia saat dihubungi, Selasa, 16 Maret 2021.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus normalisasi dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022. Pemerintah DKI membantahnya dan mengaku tetap melanjutkan normalisasi.
Baca juga: Nasib Interpelasi Banjir untuk Anies Baswedan, PSI: Gayung Tak Bersambut
Fraksi PSI juga menyatakan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan program penanggulangan banjir. Anies dinilai tidak serius dalam menanggulangi banjir di DKI.
PSI mengaku telah melobi beberapa ketua fraksi yang secara pribadi menyatakan setuju dengan rencana tersebut. Namun, hingga kini tak ada respons lagi.
Menurut Justin, legislator Kebon Sirih hanya memiliki hak interpelasi untuk menggali lebih dalam lagi soal pengentasan banjir. Untuk itu, PSI akan tetap mempertahankan anggaran normalisasi sungai dan program penanggulangan banjir lainnya.
"Di penganggaran juga kami tetap akan fight untuk normalisasi dan program-program penanggulangan banjir," jelas anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD ini.
Fraksi PSI pernah mempertanyakan berkurangnya anggaran pengendalian banjir Jakarta di APBD Perubahan DKI 2020. Dari data PSI, anggaran pengendalian banjir berkurang dari Rp 185 miliar menjadi Rp 43,8 miliar. Dia mencatat anggaran pembangunan rumah pompa di Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang semula Rp 98 miliar dipangkas hingga tersisa Rp 19,6 miliar.
Proyek serupa di Suku Dinas (Sudin) SDA Jakarta Utara turun dari Rp 39,5 miliar menjadi Rp 12,3 miliar. Bahkan anggaran di Sudin SDA Jakarta Timur senilai Rp 35 miliar dihapus. Kemudian anggaran untuk pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A sistem aliran barat juga dipotong dari Rp 50 miliar menjadi Rp 3,39 miliar.
Normalisasi sungai adalah program penanggulangan banjir dengan memperlebar sungai dan membeton sisi kiri dan kanan sungai. Namun program ini dianggap akan merusak habitat sungai. Normalisasi juga dianggap hanya menggelontorkan air langsung ke laut, sedangkan di program naturalisasi, air dibiarkan mengendap dulu untuk menangkap air.
