Buntut Bentrok Pemuda Pancasila Vs Warga Pancoran, Pemprov DKI Turun Tangan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee

    Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencari solusi sengketa lahan yang memicu bentrokan Pemuda Pancasila dan warga Pancoran pada Rabu lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan mencarikan tempat tinggal lain bagi warga yang mendiami lahan sengketa itu. 

    "Itu kan tanah tersebut faktanya milik Pertamina dan mereka ingin menggunakan tentu kita harus menghormati, negara kita negara hukum," kata Wagub DKI Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis malam, 18 Maret 2021.

    Riza Patria mengatakan aspek kemanusiaan warga Pancoran yang sudah mendiami lahan itu selama belasan atau puluhan tahun juga perlu diperhatikan. 

    "Mari kita carikan solusi bersama agar Pertamina mendapatkan tempat tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak juga dan masyarakat yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun juga mendapatkan solusi tempat tinggal yang baru," ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    Wagub DKI berjanji akan mencari solusi terbaik atas sengketa lahan antara Pertamina dan warga Pancoran tanpa perlu menggunakan kekerasan. 

    "Tugas kami, pemprov, memediasi kedua belah pihak supaya tidak ada kekerasan, semua mendapatkan keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing," kata Riza.

    Menurut Riza, Pemprov DKI Jakarta hadir melalui Wali Kota Jakarta Selatan untuk menangani sengketa ini. "Aparat hadir untuk memastikan di sana aman, tertib, tidak ada kekerasan." 

    Baca juga: Bentrok Pemuda Pancasila vs Warga Pancoran, BEM UI: Warga Dipaksa Terima Uang...

    Buntut sengketa lahan itu, terjadi bentrokan antara Pemuda Pancasila dan warga di Jalan Pancoran Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Rabu 17 Maret lalu. Bentrok ini juga dipicu keterlibatan ormas PP di lokasi sengketa tanah tersebut.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.