MRT Izinkan Sepeda Masuk Ratangga, Riza Patria Sebut Ukuran

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuliskan pesan di nama baru kereta MRT Jakarta Ratangga di Depo Lebak Bulus, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Lani Diana

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuliskan pesan di nama baru kereta MRT Jakarta Ratangga di Depo Lebak Bulus, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan MRT Jakarta telah mengizinkan semua jenis sepeda masuk ke dalam gerbong kereta Ratangga. "Memang sebelumnya diizinkan untuk sepeda lipat, kebijakan baru mungkin dari Dirut MRT namun dalam ukuran tertentu," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI, Kamis, 18 Maret 2021.

    Meski telah dibolehkan, kata Riza, tidak semua sepeda bisa dimasukkan. Pesepeda juga mesti menghargai penumpang yang tidak membawa sepeda. "Dimungkinkan, sejauh ukuran disesuaikan apa yang diizinkan."

    Baca: Pemerintah DKI Dorong Penggunaan Sepeda sebagai Alternatif Transportasi

    Untuk memfasilitasi dan mendukung gerakan bersepeda, Manajeman PT MRT membuat kebijakan sepeda nonlipat diperbolehkan masuk ke dalam kereta. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai 24 Maret mendatang di tiga stasiun.

    Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menjelaskan inisiatif ini dilakukan tepat 2 tahun setelah Presiden Jokowi meresmikan MRT. “Akan ada fasilitas yang disiapkan manajemen PT MRT bagi pengguna sepeda nonlipat.”

    Stasiun yang menyediakan fasilitas itu adalah Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, dan Bundaran HI.

    Ketentuan sepeda nonlipat yang diperbolehkan masuk MRT adalah sepeda reguler yang tidak melewati ukuran 200 cm x 55 cm x 120 cm dengan lebar ban maksimal 15 sentimeter. Sepeda tandem dan sepeda melewati batas ukuran itu tidak diizinkan masuk kereta.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.