"Perjalanan 2018 diawali mulai bekerjanya Komite Pencegahan Korupsi Ibukota. Kami susun (Komite) sebagai bagian dari TGUPP," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 3 Januari 2018.
Komite Pencegahan Korupsi atau KPK DKI itu diketuai oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto. Sedangkan anggota Komite ini terdiri dari aktivis Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno, dan Peneliti Ahli Tata Pemerintahan yang Baik Tatak Ujiyati.
Ketua TGUPP pemerintahan sebelumnya, Muhammad Yusuf, juga tergabungk dalam Komite. "Semua anggota punya kompetensi, relevansi, dan orientasinya sama untuk memberantas korupsi," ujar Anies Baswedan.
Pada saat pengukuhan, Bambang Widjojanto berharap bisa bekerja sama dengan semua lembaga dan kelompok masyarakat yang memiliki semangat antikorupsi. Bambang ingin Komite tidak membuat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi khawatir. "Tujuan dibentuknya Komite ini justru secara bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jakarta,” ujarnya.
Menurut Anies, banyak komponen yang ingin dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinannya. Prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien dan partisipatif.
Itu sebabnya, pertama yang akan dibangun adalah sistem pencegahan korupsi. "Ini pesan utama kami untuk menciptakan good governance."
Anies Baswedan menyatakan, dirinya menyadari bahwa Komite yang baru dibentuk ini mempunyai tugas yang cukup besar. Pertama, tugasnya membangun sistem data yang terintegrasi. Komite juga bertugas membangun integritas aparatur sipil Pemda DKI Jakarta. Komite pun akan menjadi penghubung antara Pemda DKI dan masyarakat serta lembaga negara lain, seperti KPK dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi.
Baca juga: PSI Minta Anies Baswedan Buka Data Pembelian Tanah Sarana Jaya
Pembentukan Komite Pencegahan Korupsi atau KPK Jakarta ini merupakan salah satu tugas prioritas yang harus dilakukan pada 100 hari pertama pemerintahannya. Dengan adanya komite ini diharapkan bisa membangun sistem pemerintahan dengan tata kelola yang baik untuk menyelamatkan pendapatan asli daerah (PAD). "Bagaimana pemasukan bisa maksimal tanpa ada penyempitan," kata Anies Baswedan.
