Kontroversi Saham Bir, Fraksi PKB dan PPP: Dipertahankan Mudaratnya Banyak

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi Bir. theregister.co.uk

Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan DPRD DKI menyatakan dukungannya kepada Gubernur Anies Baswedan untuk segera melepas saham bir PT Delta Djakarta Tbk.

"Itu janji Anies saat kampanye dan sangat realistis untuk menjual saham itu sekarang. Kami sangat setuju dan mendukung kebijakan gubernur," kata Ketua Fraksi PKB dan PPP DPRD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Jumat, 19 Maret 2021.

Menurut dia, selama ini deviden yang didapat dari perusahaan minuman keras itu jika dirata-ratakan tidak sampai Rp 100 miliar per tahun. Keuntungan yang didapat dari perusahaan miras itu, kata dia, tidak sebanding dengan dampak buruk atau mudaratnya ke masyarakat.

"Buat apa dipertahankan kalau mudaratnya dihitung lebih banyak dari keuntungan yang masuk. Jokowi saja sudah batalkan kebijakan untuk investasi miras yang baru," ujarnya. "Berarti kan kajiannya miras itu buruk."

Baca juga : Wagub DKI: Kami Segera Kirim Kajian Penjualan Saham Bir ke Ketua DPRD

Menurut Ilyas, Pemerintah DKI lebih baik mempercepat proses penjualan saham sebesar 26,25 persen di PT Delta tahun ini. Sebabnya saat ini pemerintah membutuhkan anggaran yang besar untuk penanggulangan Covid-19, dan pemberian bantuan sosial.

Selain itu, Pemprov DKI juga masih bisa menyuntikan anggaran penjualan PT Delta ke perusahaan daerah yang baik. "Kami seluruh anggota Fraksi PKB dan PPP setuju (saham bir) untuk segera dijual," ujarnya.

IMAM HAMDI






RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

19 jam lalu

RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran Fitra Misbah Hasan mempertanyakan konsistensi pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2023.


RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

20 jam lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyatakan kenaikan RAPBD DKI akibat hibah untuk TNI & Polri bisa jadi temuan BPK.


Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi aturan baru penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).


Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

1 hari lalu

Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

Kepgub yang baru diteken Pj Gubernur Heru Budi Hartono itu menimbulkan keresahan dari PJLP yang berusia di atas 56 tahun.


Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

1 hari lalu

Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

Rancangan APBD DKI 2023 akhirnya disepakati Rp 83,7 triliun., lebih besar dari KUA-PPA Rp 82,5 triliun.


DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

1 hari lalu

DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

Ketua Komisi A DPRD DKI mengatakan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi petugas RT/RW belum pernah disesuaikan sejak 2018.


Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

1 hari lalu

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

Jakpro dan Pemprov DKI sepakat menggunakan pergub Anies Baswedan sebagai acuan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

1 hari lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.


Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

2 hari lalu

Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

Jakpro memastikan tarif sewa Kampung Susun Bayam mengacu ke Pergub yang diteken Anies Baswedan. Tak pakai tarif keekonomian Jakpro.


Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

2 hari lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.