Sarana Jaya Dipanggil Lagi Pekan Depan, DPRD DKI Pertanyakan Transparansi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi DPRD DKI. Dok istimewa

    Ilustrasi DPRD DKI. Dok istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi B DPRD DKI Jakarta menyatakan akan kembali menjadwalkan rapat dengan PT Sarana Jaya  pada Rabu pekan depan, 31 Maret 2021. Ketua Komisi Perekonomian DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan masih banyak informasi yang perlu diketahui dewan mengenai pembelian tanah di PT Sarana Jaya.

    "Pada saat rapat pertama kemarin, Sarana Jaya belum bisa memberikan rincian tanah yang mereka beli," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu saat dihubungi, Rabu, 24 Maret 2021. Legislator akan berfokus terhadap pembelian 70 hektare lahan dan dugaan korupsi pengadaan lahan di kawasan Munjul dan Pondok Rangon, Jakarta Timur pada 2019.

    Baca: Pembelian Lahan Sarana Jaya, Riza Patria Janji Akan Telusuri

    Korupsi pengadaan lahan seluas 4,2 hektare di kawasan Jakarta Timur itu melibatkan Yoory C. Pinontoan, Direktur Utama PT Sarana Jaya. Gubernur Anies Baswedan telah menonaktifkan Yoory dari jabatannya setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 5 Maret lalu.

    "Kami ingin mendapatkan informasi sejelas-jelasnya soal pengadaan lahan itu. Sebab masyarakat mempertanyakan transparansi pengadaan lahan yang dilakukan pemerintah." Aziz berharap Sarana Jaya bisa lebih terbuka untuk menjelaskan pembelian lahan yang mereka sudah lakukan.

    Lahan seluas 70 hektare yang telah dibeli Sarana Jaya belum diketahui lokasinya hingga saat ini. Belum diketahui pula berapa bidang yang dibeli dan penggunaannya.

    "Sudah berapa anggaran yang dikeluarkan juga akan kami tanyakan.” DPRD ingin Sarana Jaya terbuka untuk tindakan preventif agar korupsi pengadaan lahan ini tidak terulang.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.