Rencana Sekolah Tatap Muka, PKS Minta Pemerintah DKI Matangkan Persiapan

Ilustrasi bersekolah dengan menggunakan masker. (Xinhua/Kaikeo Saiyasane)

Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Solikhah mengingatkan Pemerintah Daerah agar hati-hati dalam menyusun rencana sekolah tatap muka. Perhatian pertama menyangkut gedung sekolah. Dia meminta agar gedung dibersihkan dahulu, termasuk menyemprot dengan disinfektan.

“Jangan sampai gedung dan kelas menjadi sarang penyakit yang bisa menyerang siswa yang belajar tatap muka,” kata Solikhah dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Maret 2021.

Baca: Ombudsman Minta Pemerintah di Jabodebek Siapkan Kajian Sekolah Tatap Muka

Anggota Komisi E itu mengatakan Pemerintah DKI perlu mengkaji model pembelajaran, termasuk durasi tatap muka. Kajian itu menyangkut pertimbangan apakah kegiatan dilakukan setiap hari, apakah untuk semua jenjang kelas secara berbarengan, atau dilakukan secara hybrid yaitu sebagian tatap muka dan sebagian daring.

“Jika dilakukan secara hybrid, tentu perlu upaya yang besar dari guru pengajar,” kata Solikhah.

Solilkhah menambahkan protokol kesehatan dalam proses pembelajaran tatap muka ini juga harus diawasi secara ketat, terutama bagi siswa SD. Disiplin protokol kesehatan wajib diikuti pelajar, guru, orang tua dan penjaga sekolah.

“Memakai masker dan pihak sekolah menyediakan masker juga, di jaga jangan sampai terjadi saling bertukar masker antar siswa, rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan sedapat mungkin tidak bersentuhan fisik."

Solikhah juga mengingatkan, pembelajaran tatap muka ini harus mendapat persetujuan dari orang tua siswa dan dukungan dari lingkungan sekitar sekolah. Orang tua misalnya, selalu menyiapkan bekal dari rumah agar anak tidak jajan dan makan sembarang. Sementara warga di sekitar sekolah membantu mengawasi.

Solikhah mengusulkan agar siswa dan guru sudah divaksinasi covid-19. Langkah ini dilakukan agar siswa yang datang ke sekolah tatap muka tidak menjadi carrier virus Corona.






RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

20 jam lalu

RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran Fitra Misbah Hasan mempertanyakan konsistensi pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2023.


RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

21 jam lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyatakan kenaikan RAPBD DKI akibat hibah untuk TNI & Polri bisa jadi temuan BPK.


Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi aturan baru penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).


Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

1 hari lalu

Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

Kepgub yang baru diteken Pj Gubernur Heru Budi Hartono itu menimbulkan keresahan dari PJLP yang berusia di atas 56 tahun.


Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

1 hari lalu

Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

Rancangan APBD DKI 2023 akhirnya disepakati Rp 83,7 triliun., lebih besar dari KUA-PPA Rp 82,5 triliun.


DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

1 hari lalu

DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

Ketua Komisi A DPRD DKI mengatakan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi petugas RT/RW belum pernah disesuaikan sejak 2018.


Bersiap Libur Akhir Tahun? Jangan Lupa Vaksin Booster dan Protokol Kesehatan

2 hari lalu

Bersiap Libur Akhir Tahun? Jangan Lupa Vaksin Booster dan Protokol Kesehatan

Pemerintah telah memperkirakan potensi mobilitas masyarakat menjelang libur akhir tahun akan mencapai 22,4 persen dari total populasi nasional.


RAPBD DKI Rp 83,7 Triliun Diketok Jumat Dini Hari, Akan Disahkan di Rapat Paripurna DPRD Pekan Depan

3 hari lalu

RAPBD DKI Rp 83,7 Triliun Diketok Jumat Dini Hari, Akan Disahkan di Rapat Paripurna DPRD Pekan Depan

RAPBD DKI 2023 sempat membengkak hingga Rp 87,2 trilun. Akan disahkan menjadi APBD pada rapat paripurna DPRD pekan depan.


PAM Jaya Dapat PMD 2023 Senilai Rp 324,6 Miliar, Demi Kedaulatan Air Cakupan 100 %

3 hari lalu

PAM Jaya Dapat PMD 2023 Senilai Rp 324,6 Miliar, Demi Kedaulatan Air Cakupan 100 %

PAM Jaya memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tentang Penyertaan Modal Daerah 2023 senilai Rp 324,6 miliar.


RAPBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun, Anggaran Program Prioritas Heru Budi tidak Dipangkas

3 hari lalu

RAPBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun, Anggaran Program Prioritas Heru Budi tidak Dipangkas

Kepala BPKD Jakarta menyatakan pemerintah daerah harus menganggarkan biaya untuk program prioritas Pj Gubernur Heru Budi Hartono dalam RAPBD DKI 2023