Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menyarankan pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh sebelum menerapkan larangan mudik lebaran 2021.
Hal itu diperlukan untuk mencegah kegagalan implementasi larangan mudik tahun ini.
"Bercermin pada libur panjang sebelumnya dan libur lebaran tahun lalu, sepertinya ini akan mengulang kesalahan masa lalu jika tidak dilakukan evaluasi menyeluruh," kata Djoko melalui pesan singkatnya, Ahad, 28 Maret 2021.
Keberhasilan mencegah mudik lebaran tahun ini, menurut dia, berada di tangan pihak kepolisian. Sebabnya polisi yang memiliki wewenang di jalan raya untuk melakukan penindakan. Sedangkan saat ini polisi tidak mampu melarang sepenuhnya mobilitas kendaraan, karena belum ada regulasi yang pasti.
Djoko menyarankan Presiden Jokowi menerbitkan peraturan presiden yang memberikan kewenangan lebih maksimal kepada pihak kepolisian dalam mengimplementasikan pengawasan larangan mudik.
"Sebab, masyarakat punya cara mengakali dengan berbagai macam kebijakan."
Keputusan pelarangan mudik, kata dia, sebenarnya sudah dikaji dari data selama pandemi ini. Setiap kali selesai liburan panjang, angka penularan covid-19 pasti meningkat signifikan. "Ada pelarangan mudik, walaupun pada kenyataannya di lapangan pasti akan ada pelanggaran." kata dia.
Baca juga : Larangan Mudik, Pakar Transportasi Minta Presiden Turun Langsung
Namun, jika tidak dilarang, kata dia, sulit dibayangkan nantinya jutaan manusia akan melakukan mudik seperti tidak ada pandemi. Usai mudik ini, kata dia, pasti nantinya akan terjadi ledakan kasus Covid-19 baru pasca lebaran.
Hal ini secara psikologis akan membuat menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan pandemi utamanya vaksinasi. Bahkan, vaksinasi bisa dianggap gagal jika terjadi ledakan penderita covid pasca lebaran dan akan semakin membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.
"Memang banyak energi yang harus dikeluarkan di lapangan, itu harga yang harus ditanggung pemerintah." demikian Djoko soal larangan mudik.
IMAM HAMDI
