Mudik Lebaran Dilarang, Pemprov DKI Masih Rumuskan Perlu Tidaknya SIKM Jakarta

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Petugas gabungan memeriksa kendaraan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di KM 47 Tol Cikampek-Jakarta, Jawa Barat, Sabtu, 30 Mei 2020. Kementerian Perhubungan memprediksi potensi lonjakan arus balik lebaran 2020 akan terjadi pada 30 Mei - 1 Juni, sehingga pengawasan di sejumlah titik pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) akan diperketat. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah provinsi masih merumuskan apakah Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM Jakarta diperlukan apa tidak mengingat pemerintah pusat yang sudah melarang mudik Hari Raya Lebaran. 

Menurut Riza, perumusan akan dilakukan setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM mikro habis pada 5 April 2021. Pemprov DKI Jakarta berencana membahas hal itu bersama pemerintah daerah lain, khususnya yang berada di sekitar DKI Jakarta. “Kami akan sampaikan pada waktunya,” kata Riza di Balai Kota pada Senin, 29 Maret 2021. 

Baca juga: Riza Patria Minta Warga Tak Mudik: Jangan Sampai Kehadiran ke Kampung Bikin...

Riza Patria pun belum dapat memastikan apakah Pemprov DKI akan mengeluarkan Peraturan Gubernur baru apabila SIKM pada akhirnya diterapkan. Pengumuman perihal itu, kata dia, akan disampaikan bersamaan dengan perpanjangan PPKM mikro.

Saat ini, Pemprov DKI masih mengevaluasi pelaksanaan SIKM yang sebelumnya, sekaligus berkoordinasi dengan para pakar dan epidemiolog. “Prinsipnya Jakarta sebelum memutuskan selalu melibatkan para ahli, pakar, Forkopimda, termasuk dengan masukan dari warga dan kritiknya,” ujar dia. 

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah resmi melarang mudik tahun ini. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh ASN, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menjelaskan dua alasan pemerintah mengambil kebijakan tersebut.

Pertama, kata Muhadjir Effendy, karena tingginya angka penularan dan kematian baik masyarakat maupun tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru 2020.

Alasan kedua, tingginya Bed Occupancy Rate (BOR) atau persentase tempat tidur yang terisi dari sekian kapasitas tempat tidur yang disediakan/tersedia pada layanan rawat inap.

"Sehingga diperlukan langkah-langkah tegas dalam mencegah hal tersebut terulang kembali. Sesuai dengan arahan presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri pada 23 Maret 2021, maka ditetapkan bahwa tahun 2021, mudik ditiadakan," ujar Muhadjir dalam konferensi pers, Jumat, 26 Maret 2021.

Tahun lalu pemerintah DKI menetapkan warga yang ingin keluar masuk Ibu Kota saat masa Idul Fitri harus mengantongi SIKM. SIKM terbagi menjadi dua jenis, yaitu perjalanan sekali dan perjalanan berulang. Mereka yang ingin membuat SIKM dapat mendaftar secara daring.

ADAM PRIREZA | DEWI NURITA






Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota DKI: Ingin Temui Pengambil Keputusan Bukan Mediator

1 hari lalu

Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota DKI: Ingin Temui Pengambil Keputusan Bukan Mediator

Warga eks Kampung Bayam menggeruduk Balai Kota DKI. Mendesak pemerintah segera ambil keputusan soal nasib mereka di Kampung Susun Bayam.


Besok Warga Kampung Susun Bayam Demo ke Balai Kota, Adukan Nasib ke Heru Budi

1 hari lalu

Besok Warga Kampung Susun Bayam Demo ke Balai Kota, Adukan Nasib ke Heru Budi

Warga Kampung Susun Bayam sudah mengantungi SK hunian dan nomor unit, namun belum diberi kunci rusun.


Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Heru Budi Hartono: Belum Ada Laporan

2 hari lalu

Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Heru Budi Hartono: Belum Ada Laporan

Haru Budi Hartono mengatakan, pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) masih dipegang Jakpro, termasuk mekanisme penetapan tarif sewa.


Diresmikan Anies Oktober, Kampung Susun Bayam Baru Bisa Ditempati Warga Maret 2023

8 hari lalu

Diresmikan Anies Oktober, Kampung Susun Bayam Baru Bisa Ditempati Warga Maret 2023

Sekitar 123 keluarga terkatung-katung karena tak kunjung bisa menempati Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara


Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

9 hari lalu

Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

Usulan kenaikan UMP DKI 2023 dari Pemprov lebih tinggi dari Apindo, tapi lebih rendah dari tuntutan buruh dan usulan Kadin DKI


14.447 Botol Minuman Keras Ilegal Dimusnahkan di Monas, Hasil Sitaan Selama 2021

14 hari lalu

14.447 Botol Minuman Keras Ilegal Dimusnahkan di Monas, Hasil Sitaan Selama 2021

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menyebut minuman keras adalah sumber dari kejahatan.


LBH Jakarta Soroti Pemangkasan Subsidi Tiket Transjakarta dan Penghapusan Anggaran Jalur Sepeda

15 hari lalu

LBH Jakarta Soroti Pemangkasan Subsidi Tiket Transjakarta dan Penghapusan Anggaran Jalur Sepeda

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti sikap Pemprov DKI yang berencana memangkas subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) Transjakarta


Drone Menangkap Basah Pembuang Sampah Sembarangan Saat Car Free Day

22 hari lalu

Drone Menangkap Basah Pembuang Sampah Sembarangan Saat Car Free Day

Sebanyak 194 petugas mengawasi pelaksanaan car free day. Pemprov DKI juga memiliki CCTV yang mengawasi perilaku membuang sampah sembarangan.


Masuk Angkatan Ketiga, Pemprov DKI Berkomitmen Lanjutkan Sekolah Penggerak

24 hari lalu

Masuk Angkatan Ketiga, Pemprov DKI Berkomitmen Lanjutkan Sekolah Penggerak

Kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Pemprov DKI sangat penting dalam menyukseskan Program Sekolah Penggerak.


Cara Pemprov DKI Sediakan Air Bersih di Kepulauan Seribu

27 hari lalu

Cara Pemprov DKI Sediakan Air Bersih di Kepulauan Seribu

Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air terus dikebut, agar warga Kepulauan Seribu mudah mengakses air bersih yang memenuhi prinsip 4K.