Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKI Jadi Contoh Keterlambatan, Ombudsman: Ubah Taktik Vaksinasi Covid-19

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Petugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 tahap pertama kepada warga lanjut usia (lansia) di Tegal Alur, Jakarta, 16 Maret 2021. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat menargetkan pemberian vaksinasi Covid-19 pada sekitar 203.000 lanjut usia atau lansia. TEMPO/Fajar Januarta
Petugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 tahap pertama kepada warga lanjut usia (lansia) di Tegal Alur, Jakarta, 16 Maret 2021. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat menargetkan pemberian vaksinasi Covid-19 pada sekitar 203.000 lanjut usia atau lansia. TEMPO/Fajar Januarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menyarankan Kementerian Kesehatan mengubah strategi vaksinasi Covid-19 dengan prioritas kelompok tertentu.

Tujuannya untuk mempercepat proses vaksinasi dan membentuk herd immunity seperti harapan pemerintah.

"Arah vaksinasi Covid-19 sudah seharusnya diubah dari pendekatan tahapan 1, 2, 3, dan 4 menjadi terbuka untuk semuanya selama wilayah itu masuk dalam wilayah episentrum," kata dia saat konferensi pers virtual, Senin, 29 Maret 2021.

Pemerintah sebelumnya membagi pendistribusian vaksin ke dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kemudian tahapan kedua yang kini sedang berjalan menyasar pelayan publik dan lanjut usia atau lansia.

Menurut Teguh, strategi ini memang sesuai dengan standar World Health Organization (WHO). Namun, strategi tersebut hanya bisa dilaksanakan di negara dengan sistem pendataan yang baik.

Indikatornya adalah sistem dapat membuat klaster calon penerima vaksin secara otomatis. Misalnya, untuk tahap pertama, sistem langsung menyaring data penduduk yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan.

Begitu juga dengan tahap kedua, sistem langsung memilah siapa saja penduduk yang tergolong lansia.

"Di kita sistem data ini belum bisa menampilkan itu, makanya dilakukan pendekatan bottom-up," ucap dia. Maksud pendekatan bottom-up adalah mengumpulkan data warga langsung dari lapangan untuk diserahkan kepada pemerintah.

Baca juga : Ombudsman Sebut Penurunan Harga Gabah Bukan Karena Isu Impor Beras, Tetapi...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalah berikutnya adalah verifikasi data terus-menerus terhadap kelompok tertentu. Teguh mencontohkan pihak-pihak yang tak termasuk pelayan publik, tapi minta didahulukan disuntik vaksin Covid-19.

Belum lagi verifikasi data harus dilakukan Dinas Kesehatan. Padahal, dia melanjutkan, Dinas Kesehatan tak memiliki kompetensi untuk memverifikasi data.

"Yang terjadi karena proses verifikasi yang terus-menerus ini, maka ada keterlambatan vaksinasi di Jakarta," jelas dia.

Teguh berujar rendahnya realisasi vaksinasi Covid-19 tahap pertama dan kedua di Jakarta. Dia menjabarkan target vaksinasi tahap pertama dan kedua di Ibu Kota mencapai 3 juta orang sepanjang Januari-April 2021.

Saat ini, 122.199 tenaga kesehatan dan penunjangnya telah divaksin. Jumlah ini melampaui target 112.301 orang.

Lalu untuk tahap kedua, vaksin baru diberikan kepada 337.760 lansia dari target 911.631 orang (37,1 persen) dan 465.428 pelayan publik dari target 1.976.757 orang (23,5 persen).

Jika ditotal, data Ombudsman menunjukkan bahwa vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Jakarta selama dua bulan ini mencapai 30,8 persen.

LANI DIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

2 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

2 hari lalu

Ilustrasi Bidan. shutterstock.com
Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

Sebelumnya, ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023, Namun, pada April 2024, NI PPPK dibatalkan oleh Kemenkes.


Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

5 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.


Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

6 hari lalu

Ilustrasi hipertensi (Pixabay.com)
Hipertensi Jadi Penyakit Paling Banyak di Pos Kesehatan Mudik

Kementerian Kesehatan mencatat hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemui di Pos Kesehatan Mudik Idulfitri 1445 H/2024 M.


JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

7 hari lalu

Foto udara suasana proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 23 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman


Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

9 hari lalu

Aktivitas bongkar muat  bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023. Adapun kebutuhan bawang putih secara nasional masih harus dipenuhi dari luar mengingat produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Tempo/Tony Hartawan
Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.


Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

10 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.


Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

11 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memberikan kepastian layanan atas penumpukan pemeriksaan barang bawaan.


Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

11 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?


Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

14 hari lalu

Nasir Djamil. TEMPO/Imam Sukamto
Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil tidak setuju dengan peleburan Ombudsman dan KPK. Kedua lembaga itu memiliki tupoksi berbeda.