Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Masih Rendah, Ombudsman Sarankan Strategi Diubah

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menyarankan Kementerian Kesehatan mengubah strategi vaksinasi Covid-19 dengan prioritas kelompok tertentu. Tujuannya untuk mempercepat proses vaksinasi dan membentuk herd immunity seperti harapan pemerintah.

"Arah vaksinasi sudah seharusnya diubah dari pendekatan tahapan 1, 2, 3, dan 4 menjadi terbuka untuk semuanya selama wilayah itu masuk dalam wilayah episentrum," kata dia saat konferensi pers virtual, Senin, 29 Maret 2021.

Pemerintah sebelumnya membagi pendistribusian vaksin Covid-19 ke dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kemudian tahapan kedua yang kini sedang berjalan menyasar pelayan publik dan lanjut usia atau lansia.

Menurut Teguh, strategi ini memang sesuai dengan standar World Health Organization (WHO). Namun, strategi tersebut hanya bisa dilaksanakan di negara dengan sistem pendataan yang baik.

Indikatornya adalah sistem dapat membuat klaster calon penerima vaksin secara otomatis. Misalnya, untuk tahap pertama, sistem langsung menyaring data penduduk yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan.

Baca juga: Riza Patria Sebut 1,3 Juta Warga DKI Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19

Begitu juga dengan tahap kedua, sistem langsung memilah siapa saja penduduk yang tergolong lansia.

"Di kita sistem data ini belum bisa menampilkan itu, makanya dilakukan pendekatan bottom-up," ucap dia. Maksud pendekatan bottom-up adalah mengumpulkan data warga langsung dari lapangan untuk diserahkan kepada pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masalah berikutnya adalah verifikasi data terus-menerus terhadap kelompok tertentu. Teguh mencontohkan pihak-pihak yang tak termasuk pelayan publik, tapi minta didahulukan disuntik vaksin Covid-19.

Belum lagi verifikasi data harus dilakukan Dinas Kesehatan. Padahal, dia melanjutkan, Dinas Kesehatan tak memiliki kompetensi untuk memverifikasi data.

"Yang terjadi karena proses verifikasi yang terus-menerus ini, maka ada keterlambatan vaksinasi di Jakarta," jelas dia.

Teguh berujar rendahnya realisasi vaksinasi Covid-19 tahap pertama dan kedua di Jakarta. Dia menjabarkan target vaksinasi tahap pertama dan kedua di Ibu Kota mencapai 3 juta orang sepanjang Januari-April 2021.

Saat ini, 122.199 tenaga kesehatan dan penunjangnya telah divaksin. Jumlah ini melampaui target 112.301 orang.

Lalu untuk tahap kedua, vaksin baru diberikan kepada 337.760 lansia dari target 911.631 orang (37,1 persen) dan 465.428 pelayan publik dari target 1.976.757 orang (23,5 persen). Jika ditotal, vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Jakarta selama dua bulan ini mencapai 30,8 persen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

2 hari lalu

Petugas menyiapkan beras untuk dijual pada Gerakan Pangan Murah di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis 7 Maret 2024. Pemerintah Kota Ternate bekerja sama dengan Perum Bulog dan Bank Indonesia menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Ramadhan 1445 Hijriah sekaligus menstabilkan harga dan menekan angka inflasi di daerah itu. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

Arief menekankan, beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.


Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.


Kemenkes: Kekurangan Dokter Spesialis Hampir di Seluruh Provinsi

4 hari lalu

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D saat menghadiri peresmian kerja sama antara laboratorium klinik Prodia dan IHH Healthcare Malaysia di Jakarta, Kamis 28 Juli 2022/Prodia
Kemenkes: Kekurangan Dokter Spesialis Hampir di Seluruh Provinsi

Dante Saksono Harbuwono mengatakan, kekurangan dokter spesialis terjadi hampir di seluruh provinsi Indonesia.


Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

4 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

Pemerintah diminta untuk mengubah aturan RIPH dan SPI menjadi tarif impor untuk mencegah terjadinya korupsi di pengurusan izin impor.


Lagi, Israel Mengepung Rumah Sakit di Gaza

4 hari lalu

Warga Palestina memeriksa Rumah Sakit Al Shifa yang digerebek oleh pasukan Israel selama operasi darat, di tengah gencatan senjata sementara antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza, 25 November 2023. REUTERS/Abed Sabah
Lagi, Israel Mengepung Rumah Sakit di Gaza

Dokter dan pasien menjadi korban tewas dalam upaya pengepungan sejumlah rumah sakit yang dilakukan tentara Israel.


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

4 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

4 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

5 hari lalu

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) optimistis investasi non-APBN di IKN, Kalimantan Timur, bisa tembus Rp 100 hingga akhir 2024


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

6 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.