Sekolah Tatap Muka di Jakarta 7 April, PAN: Tarik Rem Darurat Jika Ada Klaster

Sejumlah wali murid mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka dan online (hybrid) di SMP 255 Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mendukung Pemerintah DKI menggelar sekolah tatap muka pada 7 April 2021. Anggota Fraksi PAN Oman Rohman Rokinda mengatakan partainya sudah lama meminta Dinas Pendidikan segera membuka sekolah.

"Setiap kami reses banyak orang tua yang meminta sekolah untuk segera dibuka karena mereka banyak mendapatkan kendala saat PJJ (pembelajaran jarak jauh)," kata Oman di Fraksi PAN DPRD DKI, Rabu, 31 Maret 2021.

Namun, anggota Komisi E DPRD DKI itu meminta pemerintah segera menarik rem darurat jika kebijakan pembukaan sekolah tersebut menimbulkan klaster penularan Covid-19. "Jadi kalau ada satu sekolah yang terpapar saat pembelajaran tatap muka, harus ditarik rem darurat."

Pada tahap awal, Pemprov DKI akan membuka 100 sekolah baik negeri maupun swasta. Sekolah yang dibuka tersebut bakal menjadi pilot project penerapan pembelajaran tatap muka di Ibu Kota.

Selama tahap uji coba itu, sekolah hanya membuka kelas tingkat 4, 5, dan 6 sekolah dasar hingga jenjang di atasnya, yakni SMP dan SMA. "Kelas 1-3 SD belum. Yang diajarkan juga masih pelajaran yang esensial materi ujian nasional."

Dalam proses uji coba ini, Pemerintah DKI masih menerapkan 50 persen kapasitas setiap rombongan belajar. Sedangkan 50 persen siswa lain mengikuti pembelajaran tatap muka di hari berikutnya atau masih belajar online. "Semua masih step by step. Jadi disiapkan bertahap."

Oman meminta pemerintah segera menyiapkan 100 sekolah lain untuk dibuka pada tahap kedua. Jadi pembukaan 100 sekolah di gelombang kedua tidak lagi menunggu monitoring dan evaluasi pada akhir April mendatang.

"Jadi sudah disiapkan dari sekarang assessment 100 sekolah yang disiapkan dibuka pada tahap dua," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan rencana pembukaan sekolah akan dimulai bulan depan. "Nanti dilihat tanggal 7 April," kata Nahdiana usai rapat di Komisi E DPRD DKI, hari ini.

Baca juga: DKI Akan Mulai Sekolah Tatap Muka 7 April 2021

Pada tahap pertama sekolah tatap muka di Jakarta, Dinas Pendidikan hanya membuka 100 sekolah. Nahdiana belum mau merinci nama 100 sekolah yang akan menjalani uji coba ini. "Saat ini kami sedang verifikasi," ujarnya. "Pembukaan selaras dengan peraturan Kemendikbud."






DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

4 hari lalu

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

4 hari lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

4 hari lalu

DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai 3 calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan mumpuni semua. Presiden Jokowi tinggal pilih salah satu.


Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

8 hari lalu

Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

Wagub DKI Jakarta belum pastikan pulau reklamasi Pulau G tersisa 1,7 hektare akibat abrasi dari semua 10 hektare untuk permukiman.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

8 hari lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

17 hari lalu

Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

Rumah sakit yang diubah menjadi rumah sehat oleh Anies Baswedan diinilai politikus PDIP akan tenggelam seiring berakhirnya jabatan dia.


Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

18 hari lalu

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi tetap akan melanjutkan program DP Nol Rupiah setelah Anies Baswedan tak lagi jadi gubernur. Harus ada terobosan.


Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

18 hari lalu

Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto menyebut, pihaknya akan fokus mereformasi anak usaha. Menurut dia, Jakpro bakal memprioritaskan anak usaha sebagai penerima proyek agar meraup untung.


Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

18 hari lalu

Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

Dirjen Kemendagri Bahtiar menyampaikan terima kasih ke DPRD DKI karena mengusulkan dirinya sebagai calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

18 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.