Kemenkumham Tolak KLB Demokrat, Kader: Terima Kasih dengan Pemerintah Sekarang

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021. Dalam rapat tersebut, Yasonna sempat menyinggung soal polemik Partai Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaAnggota Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menyambut keputusan Kemenkumham yang menolak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat. Menurut Mujiyono, keputusan Kemenkumham menunjukkan pemerintah masih menjunjung tinggi demokrasi.

“Sebagai kader Demokrat, saya sangat berterima kasih dengan pemerintah sekarang yang menjunjung tinggi azas demokrasi,” ujar dia saat Tempo hubungi lewat sambungan telepon pada Rabu, 31 Maret 2021. 

Mujiyono mengatakan, menurut aturan yang berlaku baik etika dan moral posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah benar sebagai Ketua Umum. Jika dilihat dari sisi politik, dia ragu Kemenkumham akan menolak hasil KLB Deli Serdang meski secara hukum AHY berada di posisi yang benar.

“Awalnya kami pesimistis lah. Ternyata pemerintah mengambil sikap yang bijak dengan menolak mereka,” ucap Mujiyono. 

Menurut Mujiyono, Dewan Pimpinan Partai Demokrat akan melakukan revisi surat keputusan dalam waktu dekat. Tujuannya untuk membersihkan kepengurusan partai dari pihak-pihak yang tidak loyal kepada partai, termasuk tiga orang di struktur kepengurusan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta yang terindikasi kuat mendukung KLB Deli Serdang. 

Dengan selesainya masalah kepengurusan Partai Demokrat, Mujiyono akan kembali fokus menjalankan tugas sebagai anggota dewan. Saat ini Mujiyono menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD DKI. “Kami akan kembali berbenah diri, melanjutkan program-program pro rakyat yang sempat tertunda karena isu KLB yang berkepanjangan,” tutur dia. 

Baca juga: Bima Arya Yakin AHY Mampu Lewati Krisis di Partai Demokrat

Sebelumnya, Kemenkumham menolak kepengurusan KLB Demokrat Deli Serdang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam konferensi pers hari ini. "Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021, ditolak," ujar Yasonna Laoly.






Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

28 menit lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

3 jam lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

17 jam lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

1 hari lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

1 hari lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

1 hari lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.


DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

1 hari lalu

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

1 hari lalu

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

PKS, NasDem dan Demokrat disebut bisa sepakat soal Anies Baswedan sebagai capres, tetapi alot dalam menentukan siapa pendampingnya.