BPN Kabupaten Bogor Larang ASN Tarik Biaya Pengurusan Sertifikat di PTSL

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi sertifikat tanah. Istimewa

TEMPO.CO, Bogor -Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melarang aparatur wilayah untuk menarik biaya dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

"Kami imbau begitu. Karena ini kan program pemerintah untuk masyarakat, jadi jangan seperti itu (pungli)," ungkap Kepala BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto di kantornya, Cibinong, Bogor, Rabu, 31 Maret 2021.

Ia meminta, aparatur wilayah mulai dari tingkat desa hingga RT dan RW tidak memungut biaya di luar batas wajar kepada masyarakat. Pasalnya, pendaftar PTSL sudah mengeluarkan biaya pada pra-persiapan PTSL, seperti biaya pemberkasan yang memang menjadi kewajiban.

“Kalau menurut SKB (surat keputusan bersama) tiga Menteri, biayanya Rp150 ribu. Tapi itu sesuai kondisi kalau tanahnya luas, kemungkinan biaya patok bisa nambah,” kata Sepyo.

Baca juga: Ombudsman Sentil Belajar Tatap Muka di Kabupaten Bogor, Ini Respons Disdik

Namun, ia menegaskan seluruh proses yang dilakukan BPN dalam melaksanakan program PTSL tidak membebankan biaya kepada masyarakat.

"Kalau (sertifikat) rutin atau reguler itu ada biaya pengukuran, biaya pemeriksaan tanah, biaya pendaftaran sertifikat itu ada namanya biaya PNBP. Kalau PTSL nol biaya," tuturnya.

Sepyo menyebutkan, tahun ini program PTSL di Kabupaten Bogor menyasar 65 ribu peta bidang. PTSL tahun ini, difokuskan di Kecamatan Ciampea meliputi 26 desa.

Menurutnya, jumlah tersebut bisa bertambah jika Pemkab Bogor melakukan intervensi berupa pemberian tambahan anggaran untuk pelaksanaan PTSL.

“Targetnya 65 ribu peta bidang tanah dengan 90 ribu sertifikat. Karena jumlah sertifikat itu akumulasi dari tahun sebelumnya untuk diselesaikan tahun ini,” terangnya soal sertifikat di Kabupaten Bogor. 

ANTARA






Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

23 jam lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

2 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

2 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

3 hari lalu

Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan anggaran karangan bunga sebesar Rp 1,1 miliar dalam APBD tahun 2022.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

3 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Uji Emisi di Kota Tangerang, Kendaraan yang Lolos Dikasih Stiker dan Sertifikat

4 hari lalu

Uji Emisi di Kota Tangerang, Kendaraan yang Lolos Dikasih Stiker dan Sertifikat

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan kegiatan uji emisi oleh Dinas Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengevaluasi kualitas udara.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

4 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

5 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


22 dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Rawan Bencana Pergeseran Tanah

6 hari lalu

22 dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Rawan Bencana Pergeseran Tanah

BPBD Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengumumkan sebanyak 22 dari 40 kecamatan di daerah itu berpotensi terjadi pergeseran tanah.