Eksepsi Rizieq Shihab Dalam Perkara Megamendung Juga Tak Diterima Hakim

Terdakwa kasus kerumunan di Petamburan, Rizieq Shihab, saat dibawa kembali ke tahanan usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat, 26 Maret 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dipimpin Suparman Nyompa menyatakan tidak dapat menerima tangkisan atau eksepsi Rizieq Shihab dalam perkara kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. "Menyatakan eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima," kata hakim Suparman saat membacakan putusan sela, Selasa, 6 April 2021.

Hakim menyangkal sejumlah keberatan yang disampaikan Rizieq. Pertama, mengenai pengakuan ketidaktauan Rizieq soal adanya penyambutan massa di Megamendung. Menurut hakim, keberatan ini harus dibuktikan lebih lanjut dalam sidang pokok perkara.

Baca: Putusan Sela Rizieq Shihab, Hakim Tidak Dapat Menerima Eksepsi

"Memerlukan pembuktian, baik dari keterangan saksi dan pendapat ahli atau bukti lainnya," kata Suparman.

Poin keberatan Rizieq selanjutnya yang tidak diterima hakim adalah membandingkan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 lain yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional. Membandingkan masalah ini, kata hakim, bukan wewenangnya.

Hakim juga mengesampingkan keberatan tentang tidak jelasnya pelanggaran yang dilakukan Rizieq Shihab dalam menghalang-halangi program penanggulangan wabah Covid-19 di Bogor. "Karena sudah masuk pokok perkara," ujar hakim Suparman.

Majelis hakim juga tidak dapat menerima eksepsi Rizieq Shihab dalam perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dakwaan jaksa dinilai telah sesuai dengan Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Keberatan Rizieq Shihab yang tidak dapat diterima hakim antara lain anggapan penggabungan pidana umum dan khusus, yaitu Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 93 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut hakim, kedua jenis pidana itu bukan sengaja digabungkan.

Dalam dakwaan penuntut umum, Rizieq Shihab disebut menyebabkan kerumunan di Petamburan karena telah menghasut terlebih dahulu. "Jadi dakwaan ituhukan menghubungkan, tapi memiliki hubungan kausalitas," kata Suparman.

Eksepsi Rizieq Shihab lain yang dikesampingkan hakim adalah anggapan adanya pasal-pasal manipulatif dari jaksa penuntut umum. Menurut Suparman, tudingan adanya pasal manipulatif tersebut baru bisa dibuktikan jika majelis hakim sudah memeriksa bukti-bukti perkara. "Ini sudah masuk materi perkara," ujar hakim.






Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

8 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

9 hari lalu

Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September 2022, Handik adalah salah satu penyokong skenario Ferdy Sambo.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

9 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

10 hari lalu

Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

Pakar epidemiologi mengimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir.


Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

11 hari lalu

Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

Kasus penembakan anggota FPI di Km 50. Komnas HAM menyebut tewasnya 6 orang masuk kategori unlawful killing.


Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

11 hari lalu

Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

JPU membuka kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali kasus KM50, asalkan ada novum atau bukti baru.


Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

11 hari lalu

Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

MA menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di KM50 Tol Jakarta-Cikampek.


Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

23 hari lalu

Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

Menurut Andrie, Bahar bin Smith bebas secara murni sehingga pihaknya mempersilakan yang bersangkutan keluar dari tahanan.


DPRD DKI Rapat Anggaran di Megamendung, Prasetyo Edi: Agar Anggota Dewan Enggak Lari ke Mana-mana

25 hari lalu

DPRD DKI Rapat Anggaran di Megamendung, Prasetyo Edi: Agar Anggota Dewan Enggak Lari ke Mana-mana

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mengatakan rapat anggaran diadakan di Megamendung Bogor agar anggota Dewan bisa fokus enggak ngacir kemana-mana.


3 Komponen yang Pengaruhi Reinfeksi Covid-19

29 hari lalu

3 Komponen yang Pengaruhi Reinfeksi Covid-19

Pakar patologi klinik menyebut terjadinya reinfeksi atau penularan berulang tergantung pada tiga komponen penting COVID-19. Apa saja?