KPK: Tata Kelola Pemerintahan DKI Jakarta Turun

Reporter

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bersama Wakil Gubernur Riza Patria menikmati kopi sambil berbincang di Kopi Oey, Jalan Sabang, Jakarta Pusat, 25 Maret 2021. Anies dan Riza mampir untuk menikmati secangkir kopi usai bersepeda menuju Balaikota. Facebook/Anies Baswedan

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan pencapaian indikator tata kelola Pemerintahan DKI Jakarta turun dari 91 menjadi 76 persen pada 2020. Indikator yang menjadi area intervensi tata kelola pemerintahan daerah DKI Jakarta adalah Perencanaan & Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), PTSP, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah & BMD. Ketujuh fokus area ini tercakup dalam aplikasi MCP.

Menurunnya pencapaian indikator itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi, di Balaikota Jakarta, 5 April 2021. "Pemerintah DKI Jakarta perlu memberikan perhatian serius, karena mayoritas kasus korupsi di pemerintah daerah, berkaitan dengan PBJ.” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikutip dari akun Twitter KPK pada Selasa, 6 April 2021.

Baca: Anies Baswedan Sindir Pemilihan Pemimpin yang Acap Berujung Konflik

Terdapat tiga area intervensi yang perlu mendapat perhatian Pemerintah DKI, yakni PBJ, optimalisasi pajak daerah & manajemen aset daerah. Alex mencontohkan temuan BPKP Provinsi DKI Jakarta atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan Digital Velvet System Tahun Anggaran 2013 oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, contohnya, menunjukkan potensi kemahalan harga sebesar Rp12,23 miliar.

Putusan PK 2 Desember 2019 memerintahkan Pemerintah DKI Jakarta membayar kontrak pengadaan Rp 47,8 miliar ditambah bunga 1,08 persen tiap bulan dan membayar kerugian atas kehilangan potensi keuntungan akibat keterlambatan pembayaran kontrak sebesar Rp 2 miliar.

Mengenai manajemen aset, KPK menyoroti rendahnya sertifikasi aset DKI Jakarta dibanding jumlah tanah dimiliki. "Data KPK tahun 2020 menunjukkan total aset tanah Pemerintah DKI Jakarta mencapai 6.890 bidang, tanah yang bersertifikat di awal 2020 sebanyak 3.368, bidang baru 48,88 persen."

Rapat koordinasi itu dihadiri Gubernur DKI Anies Baswedan, Wakil Gubernur Riza Patria, Sekretaris Daerah Marullah Matali dan jajaran Pemerintah DKI Jakarta, serta Direktur Koordinasi dan Korsup Wilayah II KPK, Satgas Bidang Pencegahan Korsup Wilayah II KPK dan Penanggungjawab Korsup Wilayah II KPK untuk DKI Jakarta.

Anies Baswedan berterima kasih atas masukan dan rekomendasi KPK tentang program pencegahan korupsi terintegrasi di DKI Jakarta. Ia berjanji menindaklanjuti rekomendasi KPK dan berusaha melakukan perbaikan untuk meningkatkan pencapaian MCP 2021.






Majelis Syuro PKS Tetapkan Kriteria Capres 2024 Religius Nasionalis

9 menit lalu

Majelis Syuro PKS Tetapkan Kriteria Capres 2024 Religius Nasionalis

PKS disebut-sebut bakal menjalin koalisi bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

39 menit lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


NasDem Deklarasi Anies Capres 2024, Puan Maharani: Saat Ini Kita Sedang Berduka

1 jam lalu

NasDem Deklarasi Anies Capres 2024, Puan Maharani: Saat Ini Kita Sedang Berduka

Puan Maharani mengatakan tiap partai politik memiliki mekanisme masing-masing untuk memilih calonnya.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

2 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

5 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

5 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


5 Tahun Anies Baswedan Jadi DKI 1, Seperti Apa Pengembangan Transportasi Umum di Jakarta?

6 jam lalu

5 Tahun Anies Baswedan Jadi DKI 1, Seperti Apa Pengembangan Transportasi Umum di Jakarta?

Anies Baswedan segera mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI. Apa saja pengembangan transportasi umum yang sudah berjalan di DKI?


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

6 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

6 jam lalu

Riza Patria: Pak Anies Tak Pernah Campur Adukkan Urusan di DKI dan Politik

"Pak Anies memahami, selama ini, kan tidak mencampuradukkan urusan DKI dengan urusan politik," kata Wagub DKI Riza Patria


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

8 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.