Fakta-fakta Sidang Putusan Sela Rizieq Shihab

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sejumlah polisi berjaga saat berlangsungnya sidang Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa 6 April 2021. Sidang berjalan kondusif tanpa dihadiri massa pendukung Rizieq Shihab. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Rizieq Shihab menjalani sidang putusan sela untuk dua perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 6 April 2021. 

Rizieq diperkarakan untuk kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kabupaten Bogor. Satu lagi masalah yang menimpanya soal hasil tes swab PCR di RS Ummi Bogor.

Dia didakwa telah menyiarkan berita bohong soal hasil pemeriksaan tes swab antigen dan PCR dirinya. Jaksa penuntut umum mengatakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020 telah menimbulkan lonjakan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Eksepsi Rizieq Shihab Dalam Perkara Megamendung Juga Tak Diterima Hakim

Berikut sejumlah fakta terkait pelaksanaan sidang putusan sela Rizieq Shihab.

1. Majelis Hakim Menolak Eksepsi Perkara Kerumunan Megamendung 

Majelis hakim PN Jakarta Timur yang dipimpin Suparman Nyompa menyatakan tidak dapat menerima tangkisan atau eksepsi Rizieq Shihab dalam perkara kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. "Menyatakan eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima," kata hakim Suparman saat membacakan putusan sela, Selasa, 6 April 2021.

Hakim menyangkal sejumlah keberatan yang disampaikan Rizieq. Pertama, mengenai pengakuan ketidaktahuan Rizieq soal adanya penyambutan massa di Megamendung. Kedua, membandingkan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 lain yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional. Membandingkan masalah ini, kata hakim, bukan wewenangnya.

Hakim juga mengesampingkan keberatan tentang tidak jelasnya pelanggaran yang dilakukan Rizieq Shihab dalam menghalang-halangi program penanggulangan wabah Covid-19 di Bogor. "Karena sudah masuk pokok perkara," ujar hakim Suparman.

2. Hakim Tolak Eksepsi Kerumunan di Petamburan

Majelis hakim juga tidak dapat menerima eksepsi Rizieq Shihab dalam perkara kerumunan Petamburan , Jakarta Pusat. Dakwaan jaksa dinilai telah sesuai dengan Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Keberatan Rizieq Shihab yang tidak dapat diterima hakim antara lain anggapan penggabungan pidana umum dan khusus, yaitu Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 93 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut hakim, kedua jenis pidana itu bukan sengaja digabungkan.

Dalam dakwaan penuntut umum, Rizieq Shihab disebut menyebabkan kerumunan di Petamburan karena telah menghasut terlebih dahulu. "Jadi dakwaan itu bukan menghubungkan, tapi memiliki hubungan kausalitas," kata Suparman. 

Eksepsi Rizieq Shihab lain yang dikesampingkan hakim adalah anggapan adanya pasal-pasal manipulatif dari jaksa penuntut umum. Menurut Suparman, tudingan adanya pasal manipulatif tersebut baru bisa dibuktikan jika majelis hakim sudah memeriksa bukti-bukti perkara. "Ini sudah masuk materi perkara," ujar hakim.

 3. Sidang Dijaga Ribuan Personel Gabungan 

Sebanyak 1.388 personel gabungan dari unsur TNI, Polri dan Pemerintah DKI Jakarta menjaga sidang putusan sela dengan terdakwa Rizieq Shihab.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus menerangkan, dalam pengamanan ini polisi melibatkan anggota Brimob, tim K9, dan Gegana.

FRISKI RIANA






Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

13 hari lalu

Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September 2022, Handik adalah salah satu penyokong skenario Ferdy Sambo.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

13 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

15 hari lalu

Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

Kasus penembakan anggota FPI di Km 50. Komnas HAM menyebut tewasnya 6 orang masuk kategori unlawful killing.


Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

15 hari lalu

Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

JPU membuka kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali kasus KM50, asalkan ada novum atau bukti baru.


Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

15 hari lalu

Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

MA menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di KM50 Tol Jakarta-Cikampek.


Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

27 hari lalu

Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

Menurut Andrie, Bahar bin Smith bebas secara murni sehingga pihaknya mempersilakan yang bersangkutan keluar dari tahanan.


DPRD DKI Rapat Anggaran di Megamendung, Prasetyo Edi: Agar Anggota Dewan Enggak Lari ke Mana-mana

29 hari lalu

DPRD DKI Rapat Anggaran di Megamendung, Prasetyo Edi: Agar Anggota Dewan Enggak Lari ke Mana-mana

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mengatakan rapat anggaran diadakan di Megamendung Bogor agar anggota Dewan bisa fokus enggak ngacir kemana-mana.


Kronologi Kecelakaan Maut di Jalur Puncak, Pengendara Motor Tewas Terjepit 2 Truk

48 hari lalu

Kronologi Kecelakaan Maut di Jalur Puncak, Pengendara Motor Tewas Terjepit 2 Truk

Seorang pengendara motor jenis Vespa meninggal di lokasi kecelakaan karena terdorong truk hingga menabrak truk di depannya.


Praperadilan Mardani Maming, Ini Sejumlah Kasus yang Digugat Praperadilan

26 Juli 2022

Praperadilan Mardani Maming, Ini Sejumlah Kasus yang Digugat Praperadilan

Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming melawan penetapan tersangka KPK lewat gugatan praperadilan. Selain itu siapa lagi lakukan praperadilan.


10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

26 Juli 2022

10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

Nikita Mirzani ditangkap Satreskrim Polresta Serang Kota Polda Banten di Senayan City, Jakarta Selatan, 21 Juli 2022. Ini kontroversi lainnya.