Cara Pemprov DKI Mengawasi ASN yang Nekad Mudik Dipastikan Bakal Ketahuan

Reporter

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat memberikan keterangan pers di Balai Kota Jakarta pada Senin, 15 Maret 2021. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi soal pemberian sanksi kepada ASN yang mudik saat libur Hari Raya Lebaran 2021. Menurut Riza, tak sulit mengawasi ASN untuk mengetahui apakah mereka mudik atau tidak. 

“Kalau dia pulang kampung kan ketahuan nanti jam kerjanya. Ada batas liburnya jelas. Kalau melebihi tentu ada sanksi. Kami merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi, dari Kemen PAN-RB,” ucap Riza di Balai Kota pada Kamis malam, 9 April 2021. 

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo melarang ASN bepergian ke luar daerah atau mudik selama periode 6 sampai 17 Mei 2021.Tjahjo juga melarang ASN mengambil cuti selama libur Lebaran 2021. ASN yang nekat mudik dan melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin mulai dari teguran hingga pemecatan.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19 yang diteken Tjahjo Kumolo tertanggal 7 April 2021. "Memberikan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan," demikian bunyi surat edaran tersebut.

Pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. PP tersebut mengatur tiga jenis hukuman disiplin, yakni ringan, sedang dan berat. Hukuman disiplin ringan dapat berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Lalu, hukuman disiplin sedang bisa berupa penundaan kenaikan gaji dan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sementara hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan pangkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi serupa juga berlaku bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengacu pada PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Pengecualian hanya berlaku bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas yang bersifat penting. 

Mereka harus tetap mengantongi surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon II. Kemudian, ASN juga diizinkan keluar kota jika ada keperluan mendesak. Dalam hal ini, ASN perlu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya.

ADAM PRIREZA | DEWI NURITA

Baca: ASN yang Nekat Mudik Lebaran 2021 Akan Kena Sanksi Disiplin






Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

6 jam lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

12 jam lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

1 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

1 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

2 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Beban Tambun Dana Pensiun PNS

3 hari lalu

Beban Tambun Dana Pensiun PNS

MenkeuSri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran dana pensiun PNS dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

3 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

3 hari lalu

Tahun Depan, Rp 156,4 Triliun Dianggarkan untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS hingga Pensiunan

Pemerintah tahun depan menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR bagi PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

4 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


PNS Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya, Apa Itu LHKASN?

5 hari lalu

PNS Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya, Apa Itu LHKASN?

Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, ASN wajib melaporkan harta kekayaannya. Bagaimana cara pengisiannya?