Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh Buka

image-gnews
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Banten Wahidin Halim mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik namun tetap membolehkan tempat wisata buka.

Menurut mantan Wali Kota Tangerang dua periode tersebut, melarang mudik namun tetap mengizinkan pariwisata buka akan berimbas pada terjadinya kerumunan di berbagai tempat wisata dan risiko penularan Covid-19 menjadi tinggi.

“Harusnya kebijakan satu saja, dilarang ya dilarang udah. Kalau satu dilarang satu dibolehkan, ini akan membuat kesulitan bagi pemerintah daerah. bagaimana nanti implementasinya,” ujar Wahidin Kamis, 8 April 2021.

Menurut Wahidin, ketika dua kebijakan tersebut diberlakukan maka dipastikan daerah akan pusing dalam melaksanakan impelementasinya di lapangan. "Kalau di pantai bagaimana ngatur protokol kesehatannya? Ini kan menimbulkan persoalan bagi kami," katanya.

Wahidin mengaku bingung bagaimana menerapkan protokol kesehatan terhadap para wisatawan, di tengah banyaknya tempat wisata dan banyaknya pengunjung yang datang.

Baca juga: Cara Pemprov DKI Mengawasi ASN yang Nekad Mudik Dipastikan Bakal Ketahuan

“Orang mandi di pantai bagaimana ngatur prokesnya. Ini menimbulkan persoalan kita di daerah dalam menata prokesnya,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Wahidin, berkaca pada tahun pertama pandemi Covid-19, destinasi wisata dipenuhi wisatawan domestik sehingga pengaturan penerapan disiplin protokol kesehatan sangat sulit dilaksanakan. Meski sudah memperketat protokol kesehatan, tidak mungkin Satgas Covid-19 bisa mengontrol seluruh tempat wisata di wilayah banten.

Apalagi, menurutnya, pengunjung yang datang ke sejumlah wisata di Banten bukan hanya wisatawan lokal, namun juga banyak dari luar daerah banten seperti wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Selama pandemi Covid-19 masyarakat yang sudah bosan di rumah pasti akan pergi untuk berlibur sehingga akan membuat orang membeludak di tempat wisata. “Dari kampung-kampung dari gang-gang, masyarakat udah kegerahan lalu lari ke pantai lewat ojek, jalan kaki, bagaimana nanganinnya,” katanya.

Wahidin mengatakan, program vaksinasi terhadap masyarakat Banten baru menyentuh angka 330 ribu orang. Sementara, jumlah penduduk Banten hampir mencapai 12 juta.  Apalagi hingga saat ini vaksin belum dikirim lagi oleh pemerintah pusat. “Vaksin susah juga, mau beli di mana?, siapa yang melakukan pengadaan?” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memperkirakan ada lonjakan kunjungan di destinasi wisata dekat perkotaan pada masa libur Lebaran 2021. Sebab, pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik. WASIUL ULUM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

1 hari lalu

Ilustrasi penumpang pesawat terbang. Unsplash.com/Mohammad Arrahmanur
Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.


Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

1 hari lalu

Direktur Utama Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra saat pemungutan suara PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 17 Juni 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.


Mudik Hemat Bersama All-New Yaris Cross

1 hari lalu

Mudik Hemat Bersama All-New Yaris Cross

Dengan 1 liter bahan bakar mampu menempuh jarak 31 kilometer. dipadukan dengan tenaga elektrik, jadi semakin irit. Keluarga juga nyaman karena di atap terdapat Panoramic Glass Roof with Power Sunshade.


Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

2 hari lalu

Suasana arus puncak mudik lebaran di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam, Sabtu 6 April 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.


Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

3 hari lalu

Kepulauan Canary, Spanyol (Pixabay)
Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.


Evaluasi Angkutan Lebaran 2024, MTI Minta Pemerintah Lakukan Pengawasan Angkutan Gelap

4 hari lalu

Anggota Komisi VI dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade bersama meninjau kesiapan arus balik mudik di kantor Jasa Marga km 70, Cikampek, Jawa Barat, Sabtu, 13 April 2024.  Disampaikan saat keterangan kepada wartawan, Andre Rosiade memberi apresiasi atas kinerja pemerintah yang sigap mengatasi arus mudik Lebaran 2024, serta mengimbau juga kepada masyarakat pengguna jalan tol untuk lebih mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk berkendara agar aman, nyaman dan selamat sampai di rumah. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Evaluasi Angkutan Lebaran 2024, MTI Minta Pemerintah Lakukan Pengawasan Angkutan Gelap

Wakil Ketua MTI Djoko Setijowarno memaparkan catatan evaluasi transportasi selama momentum Lebaran 2024.


Kemenag Fasilitasi Ribuan Warga Balik ke Tempat Kerja setelah Mudik

5 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat ditemui usai melaksanakan Salat Idulfitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Kemenag Fasilitasi Ribuan Warga Balik ke Tempat Kerja setelah Mudik

Kemenag mamfasilitasi ribuan warga untuk balik dari kampung ke tempat kerja mereka di Jakarta setelah mudik.


Penumpang Masih Padati Stasiun di KAI Daop 9 Jember hingga Sepekan Pasca Lebaran

6 hari lalu

Ilustrasi mudik dengan kereta api. TEMPO/Muhammad Hidayat
Penumpang Masih Padati Stasiun di KAI Daop 9 Jember hingga Sepekan Pasca Lebaran

Penumpang kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 9 Jember masih cukup tinggi.


Mudik Lebaran Dibayangi Masalah Kemacetan dan Infrastruktur, Dosen ITS Jelaskan Perspektif Perencana Transportasi

7 hari lalu

Kendaraan arus balik arah Jakarta terjebak kemacetan di GT Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Minggu 14 April 2024. Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Masyarakat Pada Masa Lebaran Tahun 2024 yang dirilis Kementerian Perhubungan, pada puncak arus balik lebaran 2024 tanggal 14 April 2024 diperkirakan sebanyak 41 juta orang atau sekitar 21,2 persen dari total pemudik akan kembali ke kota masing-masing. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Mudik Lebaran Dibayangi Masalah Kemacetan dan Infrastruktur, Dosen ITS Jelaskan Perspektif Perencana Transportasi

Momentum mudik kali ini kembali diiringi oleh permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun.