Larangan Mudik, DKI Berlakukan SIKM untuk Masyarakat Umum

Suasana pemeriksaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) pengendara di ruas tol Jakarta-Cikampek, Karawang Barat, Jawa Barat, Selasa, 2 Juni 2020. Sejak 27 Mei hingga 1 Juni 2020, jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah memutarbalikan 18.708 kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan SIKM wilayah DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan surat izin keluar masuk  atau SIKM Ibu Kota selama larangan mudik Lebaran 2021 berlaku. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, SIKM ini hanya berlaku bagi pekerja non-formal atau masyarakat umum yang tak bisa mendapatkan surat tugas dari pimpinan tempat kerja.

"Bagi pegawai non-formal atau masyarakat umum itu wajib menunjukkan SIKM tadi yang bisa diurus melalui kelurahan setempat sesuai domisili yang bersangkutan," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 9 April 2021.

Pemerintah DKI Jakarta mengacu pada Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Baca juga: Terminal Bus AKAP Akan Ditutup, Riza Patria: untuk Kurangi Mobilitas Warga

Syafrin menerangkan, dalam surat edaran itu termaktub tiga jenis surat izin. Pertama, aparatur sipil negara (ASN) wajib menunjukkan surat tugas minimal dari pejabat eselon II.

Kedua, karyawan swasta telah mengantongi surat tugas dari pimpinan perusahaan. Ketiga, pekerja non-formal dan masyarakat umum memerlukan SIKM.

Syarat untuk mendapatkan SIKM hanya jika harus menghadiri kondisi mendesak, sehingga harus keluar Jakarta. Misalnya, ada keluarga yang sakit atau meninggal. Jenis kegiatan lainnya, tutur Syafrin, tertera dalam SE 13/2021.

SIKM berlaku bagi warga dari daerah yang bakal meninggalkan ataupun masuk Jakarta.

Menurut dia, Dinas Perhubungan DKI bakal membantu polisi untuk melakukan penyekatan keluar-masuk Jakarta selama larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Petugas akan memantau di jalan tol, jalan arteri, dan jalan kolektor yang menjadi akses keluar-masuk masyarakat. "Jadi nanti pada saat penyekatan itu salah satu yang ditanya terkait dengan kelengkapan perjalanan di antaranya hasil swab antigen atau PCR," ucap dia.






Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

5 jam lalu

Mas Dhito Masuk 5 Besar ASN Achievement Awards 2022

Penghargaan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka HUT ke-77 Jatim.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

12 jam lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

1 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

1 hari lalu

Wakil Kepala BPIP: ASN Harus Menjadi Suri Tauladan

Memberikan kuliah umum, Dr Karjono menjelaskan arti pemimpin yang baik.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

2 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

3 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

4 hari lalu

Syarat, Dokumen, dan Tahapan Pendataan Non ASN 2022

Apa itu pendataan non ASN?


PNS Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya, Apa Itu LHKASN?

5 hari lalu

PNS Wajib Melaporkan Harta Kekayaannya, Apa Itu LHKASN?

Kewajiban Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, ASN wajib melaporkan harta kekayaannya. Bagaimana cara pengisiannya?


Cari Tahu Perbedaan LHKPN dan LHKASN, Soal Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

6 hari lalu

Cari Tahu Perbedaan LHKPN dan LHKASN, Soal Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Perbedaan LHKPN dan LHKASN secara garis besar terangkum sebagai berikut.


PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bisa Pecat Pejabat tanpa Persetujuan Kemendagri

8 hari lalu

PJ Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bisa Pecat Pejabat tanpa Persetujuan Kemendagri

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran penjabat kepala daerah termasuk Pj gubernur boleh memberhentikan ASN tanpa persetujuan Kemendagri.