Catatan Miniatur Indonesia Indah Hingga Pengambilalihan TMII

Reporter

Suasana di salah satu anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis, 8 April 2021. Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan kawasan wisata bertema Indonesia, terletak di Jakarta Timur. Namun sejak perencanaan pembangunannya, menuai sengkarut sampai saat ini.

Beberapa fakta terkait TMII sejak awal pembangunan, hingga pengambilalihan TMII oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah.

1. Awal dibangunnya TMII
TMII mulai dibangun pada tahun 1972. TMII sendiri di buat bermula dari keinginan Ibu Negara Siti Hartinah, atau yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Ibu Tien Soeharto. Ide tersebut muncul setelah Ibu Tien mendengarkan isi pidato Presiden Seoharto tentang keseimbangan pembangunan umum DPR GR tahun 1971.

Tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana No.8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970. Karena seringnya berkunjung ke negara-negara tetangga dan melihat objek-objek wisata di luar negeri membuat keinginan membangun TMII semakin kuat.

2. Peresmian TMII
Setelah jadinya perencanaan dan pembangunan, TMII pun diresmikan pada 20 April 1975. TMII juga menggunakan teknologi modern di pergerakan di are seluas 150 hektar. Terletak pada 6°18'6.8"LS,106°53'47.2"BT. Dengan merangkum kebudayaan, suku, bangsa, adat Istiadat Indonesia yang mencakup berbagai aspek Kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

3. Bagian-Bagian pada TMII
Indonesia memiliki berbagai macam adat, suku dan budaya. Di TMII, gambaran tersebut diwujudkan melalui Anjungan Daerah, yang mewakili suku-suku di daerah-daerah Indonesia di 33 Provinsi Indonesia. Miniatur Kepulauwan Indonesia pun dibagi menjadi enam zona yaitu Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Ada juga bangunan keagamaan seperti Masjid Pangeran Diponegoro, Gereja Katolik Santa Catharina, Gereja Protestan Haleluya, Pura Penataran Agung Kertabhumi, Wihara Arya Dwipa Arama, Sasana Adirasa Pangeran Samber Nyawa, dan Kuil Konghucu Kong Miao.

Untuk hiburan tersedia Istana Anak-anak Indonesia, Kereta gantung, Perahu Angsa Arsipel Indonesia, Taman Among Putro, Taman Ria Atmaja, Desa Wisata, Kolam Renang Snow Bay, Museum IPTEK TMII, dan masih banyak lagi seperti taman, museum, teater, bioskop, dan perpustakaan.

Baca: Moeldoko: TMII Rugi Subsidi Yayasan Harapan Kita Rp 40-50 Miliar Per Tahun

4. Demo masa terhadap pembangunan MII (Miniatur Indonesia Indah)
Penolakan terhadap proyek MII datang dari Mahasiswa yang menganggap bahwa MII hanyalah proyek buang-buang uang saja dan mereka menamainya dengan sebutan "Gerakan Penghematan". Selain itu juga ada pergerakan kelompok lain dari Gerakan Penyelamat Uang Rakyat juga melancarkan aksi protes dengan mendatangi gedung sekretariat proyek MII di Jalan Matraman Raya pada 23 Desember 1971.

Mereka membuat sepanduk "Sekretariat Pemborosan Uang Negara". Namun tak lama setelah aksi bentang sepanduk, sekelompok orang datang membawa senjata tajam dan menyerang anggota Gerakan Penyelamat Uang Rakyat.

Memasuki tahun 1972, gerakan penentangan MII semakin gencar, pe dukung gerakannya pun makin masif, mulai dari seniman, dan Intelektual seperti W.S.Rendra, Arief Budima, H.J.C Princen (Poncke), dan Moctar Lubis.

5. Ancaman Soeharto
Pada 1972, Soeharto memperingatkan gerakan penentang MII agar tidak berperilaku di luar batas. Acaman tersebut kemudian menjadi nyata pada 17 Januari 1972. Lerjen TNI Seomitro, Sakit Panglima Komando Oprasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Wapangkopkamtib), melarang semua aktivitas gerakan anti-MII, dan petugas juga menahan beberapa tokoh penentang MII seperti Arif Budiman dan Poncke.

6. Pengambilalihan Pengelolaan TMII
Pada 2021, TMII kembali bermasalah. Namun untuk kali ini oermasalahannya yaitu pengelolaan MII yang diambilalih oleh pemerintah yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

TMII selama 44 tahun dikelola Yayasan Harapan Kita yang diketuai Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto. Yayasan ini tidak menyetor pendapatannya ke kas negara selama itu. 

ASMA AMIRAH






Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

3 jam lalu

Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

Jokowi juga memberikan sejumlah arahan soal peran KAHMI ke depan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.


Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

4 jam lalu

Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

Jokowi menugaskan Basuki untuk merampungkan 21 proyek.


Isyarat Menjelang Resesi Ekonomi

8 jam lalu

Isyarat Menjelang Resesi Ekonomi

Alarm peringatan dini resesi ekonomi telah berbunyi dengan melemahnya permintaan ekspor tekstil, dan furnitur di pasar Amerika Serikat dan Eropa.


Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

18 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

3 hari lalu

Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

Presiden Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat dari Kesultanan Buton menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara.


Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

3 hari lalu

Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton hari ini. Penyematan gelar itu dilakukan di Benteng Keraton Kesultanan Buton di Baubau


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

4 hari lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.


Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

7 hari lalu

Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

Puan Maharani mendapat dukungan dari sekelompok Anggota DPR fraksi PDIP yang disebut Johan Budi sebagai Dewan Kolonel. Ini profil eks Jubir KPK.


5 Fakta Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

7 hari lalu

5 Fakta Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

Diperkirakan, kendaraan dinas seluruh pemerintahan, dari pusat hingga daerah, membutuhkan sekitar 132 ribu unit mobil listrik.


Pembatasan BBM Subsidi Sangat Mendesak

10 hari lalu

Pembatasan BBM Subsidi Sangat Mendesak

Payung hukum untuk menentukan jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM Subsidi perlu direalisasikan, termasuk pengawasan dan sanksi bagi pelanggar.