Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Salurkan Bantuan untuk Nelayan, PKS DKI Singgung Ulangi Kemenangan di 2004

image-gnews
Sejumlah perahu nelayan bersandar di Kamal Muara, Jakarta (16/1). Kondisi cuaca buruk membuat para nelayan enggan untuk melaut akibatnya pasokan ikan di Pelelangan kamal muara menjadi langkah. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Sejumlah perahu nelayan bersandar di Kamal Muara, Jakarta (16/1). Kondisi cuaca buruk membuat para nelayan enggan untuk melaut akibatnya pasokan ikan di Pelelangan kamal muara menjadi langkah. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - DPW PKS DKI Jakarta menyalurkan bantuan untuk nelayan dan tokoh agama di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu, 11 April 2021.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, partainya senang dapat membantu warga Ibu Kota tanpa memandang agama, suku, dan ras. Dia lantas menyinggung soal kemenangan PKS dalam Pilpres 2004.

"Dan kita akan ulangi sejarah kemenangan PKS di 2004 pada tahun 2024," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu malam, 11 April 2021.

Kemarin PKS memberikan asuransi kepada nelayan di Kamal Muara. Selain itu, disalurkan juga bingkisan untuk tokoh agama dan pengurus Rumah Tahfidz Apung, Kamal Muara. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional yang jatuh setiap 6 April.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Khoirudin mengajak para nelayan untuk menyampaikan aspirasi. Menurut dia, fraksi PKS di DPRD DKI tak dapat berbuat banyak tanpa suara rakyat. "Kami mengajak bapak ibu membantu kami agar dapat berjuang lebih banyak di parlemen, kami tidak dapat banyak berbuat, karena hanya memiliki 16 kursi di DPRD," ucap anggota dewan DKI ini.

Baca juga: PKS Sarankan Anies Pakai Jurus Diskresi Jual Saham Bir Jika Mentok di DPRD

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


RUU DKJ, Hidayat Nur Wahid: Menyalahi Konstitusi, Diskriminatif, Kemunduran Demokrasi

27 menit lalu

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
RUU DKJ, Hidayat Nur Wahid: Menyalahi Konstitusi, Diskriminatif, Kemunduran Demokrasi

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menilai RUU DKJ merampas kedaulatan rakyat Jakarta


Sebelum ke DPR, Draf RUU DKJ Masih Memuat Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

1 jam lalu

DPR RI melakukan rapat Paripurna ke 9 masa sidang II Tahun 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2022. Tika Ayu/Tempo
Sebelum ke DPR, Draf RUU DKJ Masih Memuat Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

Draf RUU DKJ sempat dilakukan uji publik oleh Pemprov DKI dan Kementerian Dalam Negeri sebelum diserahkan ke DPR RI


KKP Sebut Kampung Nelayan Modern Papua Bisa Dongkrak Ekonomi Nelayan sampai Rp 14 Miliar

1 jam lalu

Ilustrasi kapal nelayan. TEMPO/Iqbal Lubis
KKP Sebut Kampung Nelayan Modern Papua Bisa Dongkrak Ekonomi Nelayan sampai Rp 14 Miliar

KKP mengungkap potensi kampung nelayan modern atau kalamo Papua bisa raup hingga Rp 14,89 miliar dalam tiga tahun pertama operasi.


Menuai Polemik, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak soal RUU DKJ

3 jam lalu

Ketua Fraksi Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino menyerahkan tiga nama usulan untuk menjadi Pejabat Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Menuai Polemik, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak soal RUU DKJ

RUU DKJ menuai polemik lantaran memuat aturan jabatan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh Presiden.


Akhirnya Tema Kebudayaan Masuk dalam Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, Ini Respons Budayawan

5 jam lalu

Tiga bakal calon presiden yang akan bertarung pada Pemilu 2024: Prabowo Subianto (kiri), Anies Baswedan (tengah), dan Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai makan siang bersama Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Akhirnya Tema Kebudayaan Masuk dalam Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, Ini Respons Budayawan

Setelah sebelumnya tak tercantum dalam tema debat capres-cawapres pada Pilpres 2024, akhirnya tema kebudayaan ditetapkan menjadi topik debat.


Isi Lengkap RUU DKJ yang Nyatakan Gubernur Jakarta Nantinya Ditunjuk Presiden

9 jam lalu

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
Isi Lengkap RUU DKJ yang Nyatakan Gubernur Jakarta Nantinya Ditunjuk Presiden

RUU DKJ usulan inisiatif DPR RI, Pasal 10, memuat bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur.


Heru Budi Teken 3 Perda Baru untuk Ketahanan Pangan, Energi, dan PAD Jakarta

9 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 14 November 2023. TEMPO/Mutia Yuantisya
Heru Budi Teken 3 Perda Baru untuk Ketahanan Pangan, Energi, dan PAD Jakarta

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menandatangani pengesahan 3 perda lewat rapat paripurna DPRD DKI, Rabu 6 Desember 2023.


Kampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

11 jam lalu

Ilustrasi Nelayan. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Kampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan bahwa nelayan di kampung nelayan modern Papua bisa memperoleh Rp 15 juta per bulan.


Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, PKS DKI: Mau Jadi Diktator?

17 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, PKS DKI: Mau Jadi Diktator?

PKS DKI khawatir penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden dapat mengembalikan kondisi negara ke era Orde Baru.


Caleg DPRD DKI Purwanto Wafat, Gerindra Persilakan Warga Jaksel tetap Mencoblosnya

21 jam lalu

Purwanto, anggota DPRD DKI dari Gerindra. Foto: Istimewa
Caleg DPRD DKI Purwanto Wafat, Gerindra Persilakan Warga Jaksel tetap Mencoblosnya

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto wafat pada Selasa malam