Dharma Jaya Ingin Jadi Perumda, DPRD DKI: Untuk Penyehatan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria saat memberi makan hewan qurban di RPH Dharma Jaya, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020. Pemprov DKI Jakarta bersama Global Qurban dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menggalang program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) melalui Sentra Hewan Qurban Terbaik 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria saat memberi makan hewan qurban di RPH Dharma Jaya, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020. Pemprov DKI Jakarta bersama Global Qurban dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menggalang program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) melalui Sentra Hewan Qurban Terbaik 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta, Purwanto, berharap akan ada perbaikan profit Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya. Hal itu jika status hukum PD Dharma Jaya berubah menjadi Perumda.

    "Untuk menyehatkan Dharma Jaya ke depan," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) virtual, Selasa, 13 April 2021.

    Sebelumnya, Dharma Jaya mengajukan perubahan status hukum dari PD menjadi Perumda. Bapemperda DPRD DKI menindaklanjuti pengajuan itu dengan kembali menggelar rapat dengar pendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah DKI tentang Perumda Dharma Jaya.

    Dia mempertanyakan konsekuensi yang akan diterima pemerintah DKI jika status hukum Dharma Jaya berubah dari PD menjadi Perumda.

    "Apakah akan tetap meneruskan memberikan setiap tahun tambahan modal kepada Dharma Jaya dengan laporan keuangan yang masih minus?" tanya

    Dharma Jaya kerap merugi meski pemerintah DKI sudah menyuntikkan modal. BUMD DKI itu juga tak masuk lima besar penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Ibu Kota sepanjang 2018-2020.

    Lima besar penyumbang PAD tertinggi didominasi BUMD lain dan keuntungan kepemilikan saham perusahaan bir, PT Delta Djakarta Tbk. Posisi pertama ditempati Bank DKI dengan penghasilan Rp 285 miliar.

    Selanjutnya adalah PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta (Rp 154 miliar), PT Delta Djakarta (Rp 81,9 miliar), Perumda Pasar Jaya (Rp 40 miliar), dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung alias PT JIEP (Rp 27 miliar).

    "Inject modal kalau dilakukan setiap tahun seharusnya bisa menjadi entitas yang bagus. Bukan malah ditambahi modal, tapi selalu merugi," ujar anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD ini soal Dharma Jaya.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.