Rumah Tua Diduga Milik Menlu RI Pertama Dijual, Riza Patria Janji Cek

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai mengikuti rapat paripurna dewan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 12 April 2021. TEMPO/Lani Diana

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai mengikuti rapat paripurna dewan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 12 April 2021. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, JakartaPemerintah DKI akan mengecek rumah tua di Cikini, Jakarta Pusat yang viral di media sosial karena hendak dijual merupakan cagar budaya atau bukan. Rumah itu berada di Jalan Cikini Raya. Dari informasi yang beredar, rumah itu merupakan kantor pertama Kementerian Luar Negeri, milik menteri luar negeri pertama, Achmad Soebardjo.

    “Kami akan cek, veritas atau tidak. Kalau iya, kami akan carikan solusinya. Apakah pemerintah pusat yang beli, atau Pemerintah DKI yang beli,”  kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota pada Selasa, 13 April 2021. 

    Tak menutup kemungkinan pihak swasta membeli bangunan itu dan menjadikannya sebagai museum atau tempat budaya yang dapat dikunjungi orang banyak. “Perlu kerja sama yang baik semuanya,” kata Riza. 

    Akun Instagram @kristohouse mengunggah promosi penjualan rumah seharga Rp 200 miliar itu. Luas tanahnya 2.915 meter persegi dengan luas bangunan 1.676 meter persegi. "Dijual rumah lama di lokasi strategis zona komersil bisa untuk gedung 8 lantai." Akun itu menawarkan.

    Penjualan rumah tua itu dikritik pemilik akun Twitter @hikmatdarmawan. Dia mempertanyakan apakah negara tak bisa menyelamatkan bangunan tersebut. Padahal, menurut dia, rumah ini layak dijadikan cagar budaya.

    Baca: Rumah Tua Milik Menlu Pertama Mau Dijual, Wagub DKI Sebut Soal Cagar Budaya


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.