Soal SIKM dan Larangan Mudik, Anies Baswedan: Kami Rutin Koordinasi dengan Pusat

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Anies Baswedan saat memberikan keterangan usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI pada Senin, 19 April 2021. Tempo/Adam Prireza

    Gubernur Anies Baswedan saat memberikan keterangan usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI pada Senin, 19 April 2021. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Anies Baswedan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI terus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai larangan mudik Lebaran.

    Menurut Anies, perlu ada integrasi antara pemerintah daerah dengan pusat untuk menerapkan larangan mudik. Pemerintah DKI akan melaksanakan aturan larangan mudik yang diberikan oleh pusat, termasuk perihal Surat Izin Keluar Masuk Ibu Kota.

    "Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi nanti arah kebijakannya dari pemerintah pusat. Tidak bisa hanya diatur per wilayah saja," ujar Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI pada Senin, 19 April 2021.

    Dalam pemberlakuan larangan mudik 6-17 Mei 2021, Pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan surat izin keluar masuk (SIKM) Ibu Kota selama periode itu. 

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, SIKM ini hanya berlaku bagi pekerja non-formal atau masyarakat umum yang tak bisa mendapatkan surat tugas dari pimpinan tempat kerja.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H