Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kritik Pertanggungjawaban Anies Baswedan, Fraksi PDIP Sampaikan Sembilan Poin

Reporter

image-gnews
Petugas saat berkendara di dalam kawasan Monumen Nasional di Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Penundaan ajang Formula E ini jadi yang kedua kali terjadi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Petugas saat berkendara di dalam kawasan Monumen Nasional di Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Penundaan ajang Formula E ini jadi yang kedua kali terjadi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

JAKARTA- Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Anies Baswedan Tahun Anggaran 2020. Melalui keterangan tertulisnya, anggota fraksi PDIP Ima Mahdiah, mengutarakan ada sembilan poin kritik terhadap kepemimpinan Anies sepanjang tahun lalu. 

  1. Banjir

Ima mengatakan sepanjang 2020 Pemerintah DKI Jakarta tidak melaksanakan naturalisasi maupun normalisasi bantaran sungai. Yang dilakukan, kata Ima, adalah upaya minor dalam program penanggulangan banjir. “Kami melihat banjir belum menjadi salah satu prioritas utama bagi Bapak Gubernur,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 19 April 2021. 

  1. Formula E

Fraksi PDIP menilai tak ada transparansi sejak proses pembuatan kajian. Ajang yang disebut Pemerintah DKI akan membawa keuntungan secara ekonomi itu justru berpotensi merugi.

Salah satu bentuk tidak transparan yang ia maksud adalah dengan tidak memasukkan komponen imbalan komitmen (commitment fee) ke dalam penghitungan biaya. “Akibatnya tahun 2020 ini ketika Pemerintah DKI membutuhkan uang untuk penanggulangan Covid-19, malah uang itu tidak bisa ditarik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ima. 

  1. Program Hunian DP 0 Rupiah

Perihal lain yang menjadi sorotan Fraksi PDIP adalah program rumah DP Rp 0. Ima mengatakan bahwa pada tahun 2019 hingga saat ini Pemerintah DKI baru menyelesaikan 780 hunian program itu. Padahal, dalam RPJMD 2017-2022 ditargetkan sebanyak 232.214 hunian. Ima mengatakan sepanjang 2020 tak ada peningkatan signifikan. Fraksi PDIP juga menyatakan tak melihat ada upaya Pemerintah DKI melanjutkan program rusunami secara masif.

  1. Air Bersih 

Ima Mahdiah mengatakan tak ada upaya peningkatan akses air bersih bagi masyarakat 2020. Menurut dia, masih ada 40 persen warga yang belum memiliki akses ke air bersih di Ibu Kota. Pemerintah tak fokus bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam melanjutkan program SPAM. Selain itu, pengambilalihan pengelolaan air bersih di Jakarta terancam batal, sementara Anies Baswedan akan memperpanjang kontrak dengan PT Aetra untuk 25 tahun ke depan. 

  1. Transportasi
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintahan Anies Baswedan dinilai sudah cukup baik dalam merealisasikan integrasi transportasi. Namun, pada 2020 tak ada penambahan koridor Transjakarta dan jalur LRT yang baru. “Baru hanya ground breaking MRT saja,” kata Ima. Khusus LRT, tahun 2020 ditandai dengan kemunduran karena trase yang dipilih tak mengikuti jalur yang sudah diamanatkan oleh Perpres 109 Tahun 2020, yaitu Velodrome-Manggarai. 

  1. Pengelolaan Sampah

Tahun 2020, kata Ima, tak ada satu pun ITF yang berhasil diwujudkan. Padahal, menurut dia, DKI Jakarta terancam krisis sampah pada 2023.  

  1. Kemiskinan

Ima Mahdiah mengatakan, hingga Maret 2020 tercatat persentase kemiskinan di Ibu Kota sebesar 4,53 persen, meningkat dari semula 3,42 persen. Ima mengatakan Gubernur Anies tak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi angka kemiskinan. “Terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata.” 

  1. Oke Oce

Hingga 2020, Ima mengatakan baru 8.348 pedagang OKE OCE yang mendapatkan izin Usaha Mikro Kecil. Padahal, Pemerintah DKI sebelumnya menjanjikan program itu dapat menciptakan 200 ribu lapangan pekerjaan dan entrepreneur baru. Ima mengatakan jumlah itu sangat kecil jika dibandingkan dengan RPJMD. 

  1. Intoleransi di dunia pendidikan

Fraksi PDIP menilai pemerintahan Anies Baswedan pada 2020 diwarnai oleh berbagai insiden yang di dunia pendidikan yang melibatkan aksi intoleransi. Hal yang dilakukan oleh oknum guru itu, menurut mereka, mencoreng nilai toleransi. 

Baca: Rapat dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Cari Solusi Soal Musikus Tampil di Kafe

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

55 menit lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

PKB menyatakan pengguliran hak angket di DPR perlu dilakukan bersama-sama.


Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

2 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

PDIP menepis tudingan gamang ihwal hak angket. NasDem, PKS dan PKB nyataka maju tanpa PDIP


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

4 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

7 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

16 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor DPC PDIP setempat untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak dilantik, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

Seribuan kader PDIP di Sukoharjo, menggeruduk kantor DPC PDIP setelah sebelumnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, 18 Maret 2024.


Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

17 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor KPU Sukoharjo untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD setempat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

Seribuan kader PDIP mendatangi Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo. Mereka berunjuk rasa menuntut keadilan bagi dua caleg PDIP yang menurut kabar tidak akan dilantik.


Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

19 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

Sekjen PDIP sebut Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu era Orde Baru dan era SBY.


Politikus PDIP Bantah Hakim MK Saldi Isra Terafiliasi Partainya

19 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Politikus PDIP Bantah Hakim MK Saldi Isra Terafiliasi Partainya

Sejumlah Politikus PDIP membantah tudingan bahwa Hakim MK Saldi Isra terafiliasi dengan partainya.


Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

22 jam lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan penggusuran warga di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ke Kepala Otorita IKN Bambang Susanto.


Saling Tunggu Penggerak Hak Angket Pemilu

1 hari lalu

Saling Tunggu Penggerak Hak Angket Pemilu

Sejumlah pengamat politik ragu hak angket Pemilu 2024 berjalan mulus. Kubu Koalisi Perubahan mulai resah terhadap sikap PDIP...