Kritik Pertanggungjawaban Anies Baswedan, Fraksi PDIP Sampaikan Sembilan Poin

JAKARTA- Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Anies Baswedan Tahun Anggaran 2020. Melalui keterangan tertulisnya, anggota fraksi PDIP Ima Mahdiah, mengutarakan ada sembilan poin kritik terhadap kepemimpinan Anies sepanjang tahun lalu. 

1. Banjir

Ima mengatakan sepanjang 2020 Pemerintah DKI Jakarta tidak melaksanakan naturalisasi maupun normalisasi bantaran sungai. Yang dilakukan, kata Ima, adalah upaya minor dalam program penanggulangan banjir. “Kami melihat banjir belum menjadi salah satu prioritas utama bagi Bapak Gubernur,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 19 April 2021. 

2. Formula E

Fraksi PDIP menilai tak ada transparansi sejak proses pembuatan kajian. Ajang yang disebut Pemerintah DKI akan membawa keuntungan secara ekonomi itu justru berpotensi merugi.

Salah satu bentuk tidak transparan yang ia maksud adalah dengan tidak memasukkan komponen imbalan komitmen (commitment fee) ke dalam penghitungan biaya. “Akibatnya tahun 2020 ini ketika Pemerintah DKI membutuhkan uang untuk penanggulangan Covid-19, malah uang itu tidak bisa ditarik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ima. 

3. Program Hunian DP 0 Rupiah

Perihal lain yang menjadi sorotan Fraksi PDIP adalah program rumah DP Rp 0. Ima mengatakan bahwa pada tahun 2019 hingga saat ini Pemerintah DKI baru menyelesaikan 780 hunian program itu. Padahal, dalam RPJMD 2017-2022 ditargetkan sebanyak 232.214 hunian. Ima mengatakan sepanjang 2020 tak ada peningkatan signifikan. Fraksi PDIP juga menyatakan tak melihat ada upaya Pemerintah DKI melanjutkan program rusunami secara masif.

4. Air Bersih 

Ima Mahdiah mengatakan tak ada upaya peningkatan akses air bersih bagi masyarakat 2020. Menurut dia, masih ada 40 persen warga yang belum memiliki akses ke air bersih di Ibu Kota. Pemerintah tak fokus bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam melanjutkan program SPAM. Selain itu, pengambilalihan pengelolaan air bersih di Jakarta terancam batal, sementara Anies Baswedan akan memperpanjang kontrak dengan PT Aetra untuk 25 tahun ke depan. 

5. Transportasi

Pemerintahan Anies Baswedan dinilai sudah cukup baik dalam merealisasikan integrasi transportasi. Namun, pada 2020 tak ada penambahan koridor Transjakarta dan jalur LRT yang baru. “Baru hanya ground breaking MRT saja,” kata Ima. Khusus LRT, tahun 2020 ditandai dengan kemunduran karena trase yang dipilih tak mengikuti jalur yang sudah diamanatkan oleh Perpres 109 Tahun 2020, yaitu Velodrome-Manggarai. 

6. Pengelolaan Sampah

Tahun 2020, kata Ima, tak ada satu pun ITF yang berhasil diwujudkan. Padahal, menurut dia, DKI Jakarta terancam krisis sampah pada 2023.  

7. Kemiskinan

Ima Mahdiah mengatakan, hingga Maret 2020 tercatat persentase kemiskinan di Ibu Kota sebesar 4,53 persen, meningkat dari semula 3,42 persen. Ima mengatakan Gubernur Anies tak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi angka kemiskinan. “Terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata.” 

8. Oke Oce

Hingga 2020, Ima mengatakan baru 8.348 pedagang OKE OCE yang mendapatkan izin Usaha Mikro Kecil. Padahal, Pemerintah DKI sebelumnya menjanjikan program itu dapat menciptakan 200 ribu lapangan pekerjaan dan entrepreneur baru. Ima mengatakan jumlah itu sangat kecil jika dibandingkan dengan RPJMD. 

9. Intoleransi di dunia pendidikan

Fraksi PDIP menilai pemerintahan Anies Baswedan pada 2020 diwarnai oleh berbagai insiden yang di dunia pendidikan yang melibatkan aksi intoleransi. Hal yang dilakukan oleh oknum guru itu, menurut mereka, mencoreng nilai toleransi. 

Baca: Rapat dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Cari Solusi Soal Musikus Tampil di Kafe