MTI Perkirakan Masyarakat yang Mudik dengan Motor Bakal Melonjak Tahun Ini

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kesehatan memeriksa pengendara sepeda motor di check point Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, sehari jelang berakhirnya PSBB Jawa Barat, Kamis 28 Mei 2020. Dalam sepekan terakhir, pemeriksaan di check point PSBB semakin diperketat dan penutupan akses sejumlah jalan arteri diperluas untuk lebih mendisplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. TEMPO/Prima Mulia

    Petugas kesehatan memeriksa pengendara sepeda motor di check point Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, sehari jelang berakhirnya PSBB Jawa Barat, Kamis 28 Mei 2020. Dalam sepekan terakhir, pemeriksaan di check point PSBB semakin diperketat dan penutupan akses sejumlah jalan arteri diperluas untuk lebih mendisplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat Djoko Setijowarno memperkirakan bakal terjadi lonjakan mudik dengan sepeda motor pada momentum lebaran tahun ini.

    "Meski ada larangan mudik dari pemerintah, masyarakat pasti akan tetap pulang kampung. Terutama pemudik yang menggunakan motor. Bahkan pada tanggal yang dilarang mudik," kata Djoko saat dihubungi, Jumat, 23 April 2021.

    Pemerintah telah memutuskan melarang mudik pada periode 6-17 Mei mendatang. Selain itu, pemerintah juga telah memperketat perjalanan orang sejak 22 April kemarin, dengan penambahan syarat tes antigen ataupun GeNose bagi warga yang melakukan perjalanan keluar kota.

    Menurut Djoko, kebijakan larangan tersebut tidak dikaji dengan matang. Bahkan jika pemerintah melakukan penyekatan pun tidak bakal berdampak banyak terhadap mobilitas pemudik yang akan semakin tinggi menjelang larangan mudik nanti.

    "Memang pemerintah bisa mengawasi seluruh jalan selama 24 jam. Apalagi banyak jalan tikus. Celah itu akan dimanfaatkan pemudik untuk tetap pulang kampung."

    Selain itu, hampir seluruh daerah, menurut dia lagi, tidak akan mampu membiayai pengawasan petugas baik dari personel polisi hingga dinas perhubungan. Alasannya adalah anggaran pengawasan selama periode mudik ini akan menelan biaya yang sangat besar.

    Minimal, kata dia, satu titik pos penyekatan dijaga 40 petugas yang berbagi dua jadwal. "Minimal satu orang dibayar Rp 200 ribu untuk pengawasan. Belum lagi fasilitas tenda dan pendukung lainnya. Tidak semudah itu melarang dengan menyekat," ujarnya.

    Selain itu, pemudik bakal tetap pulang kampung meski pemerintah telah mengetatkan aturan sejak kemarin. Pemudik bakal rela mengeluarkan uang tambahan untuk tes antigen yang berkisar Rp 160-180 ribu, daripada membatalkan mudik. Apalagi bisa tes GeNose yang lebih murah yakni Rp 20 ribu. "Pengetatan itu tidak akan ada dampaknya terhadap rencana pembatasan dari pemerintah."

    Baca juga: Hindari Larangan Mudik, Pria Ini Bawa Keluarga Pulang Kampung Lebih Awal

    IMAM HAMDI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.