Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SIKM, Pakar Transportasi Sarankan Pemerintah DKI Segera Terapkan Syarat

Reporter

image-gnews
Ilustrasi penumpang mudik dengan travel gelap. TEMPO/Subekti.
Ilustrasi penumpang mudik dengan travel gelap. TEMPO/Subekti.
Iklan

Jakarta - Pakar Transportasi Djoko Setijowarno menyarankan Pemerintah DKI segera menerapkan syarat surat izin keluar masuk atau SIKM mendekati momen mudik lebaran tahun ini. Menurut dia, semestinya aturan SIKM itu sudah diterapkan tanpa menunggu larangan mudik pada 6-17 Mei mendatang.

Kebijakan untuk membatasi mobilitas warga pada masa pandemi perlu dibuat secara menyeluruh. "SIKM sepatutnya berlaku tidak hanya pada masa Lebaran, tetapi juga sepanjang pandemi," kata Djoko saat dihubungi, Jumat, 23 April 2021.

Kebijakan pengetatan yang diterapkan pemerintah sejak 22 April lalu dinilai tidak akan menyurutkan warga untuk mudik lebaran tahun ini. Apalagi bagi mereka yang telah memesan tiket perjalanan selama masa pengetatan pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei mendatang.

"Mereka pasti lebih memilih membayar uang lebih untuk syarat tes antigen atau GeNose daripada membatalkan mudik."

Djoko menyarankan Pemerintah DKI segera menerbitkan regulasi SIKM, tanpa menunggu periode larangan mudik. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat aturan SIKM dengan mewajibkan karantina mandiri dengan pantauan RT atau RW di kota tujuan.

"Saya sarankan wajibkan mereka karantina mandiri di hotel selama 14 hari jika mau mudik. Jangan tempat karantina yang difasilitasi pemerintah," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menilai kebijakan pemerintah saat ini masih sangat lemah. Pemerintah hanya sekedar melarang tanpa regulasi yang kuat.

Menurut dia, daripada melarang, lebih baik membuat peraturan yang membuat masyarakat berpikir dua kali untuk bepergian, di antaranya melalui syarat SIKM. "Bangun kesadaran, seberapa besar risiko mudik selama pandemi ini." 

Baca: Kadishub DKI Jelaskan Beda Larangan Mudik dan Pengetatan Aturan Perjalanan


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

4 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. shutterstock.com
Pemerintah DKI Siapkan Rp 171 Miliar untuk Bantuan KJMU 2024

Pemprov DKI Jakarta, melalui BPKD menyebutkan, anggaran sebesar Rp 171 miliar telah disiapkan untuk KJMU pada tahap I tahun 2024.


Alasan DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Anggaran KJMU

4 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
Alasan DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Anggaran KJMU

Anggaran KJMU tahun ini menurun dari awalnya 19 ribu penerima manfaat menjadi tinggal 7 ribu penerima.


Alasan PSI Tolak Pin Emas dalam Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD DKI

6 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Agenda: Penutupan Masa Sidang Kedua dan Pembukaan Masa Sidang Ketiga serta Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, Senin, 4 September 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Alasan PSI Tolak Pin Emas dalam Anggaran Pakaian Dinas Anggota DPRD DKI

PSI menyatakan konsisten menolak kemewahan yang menggunakan anggaran tetapi tidak mengutamakan rakyat.


Dinas Pendidikan DKI Buka Kanal Aduan untuk Konsultasi Masalah KJMU

12 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Dinas Pendidikan DKI Buka Kanal Aduan untuk Konsultasi Masalah KJMU

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka akses komunikasi melalui kanal aduan untuk masalah KJMU


Kementerian Kesehatan Diminta Sosialisasikan Apa Itu Penyakit X

14 hari lalu

Ahli mikrobiologi klinik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Nia Krisniawati. ANTARA/Dok. Pribadi
Kementerian Kesehatan Diminta Sosialisasikan Apa Itu Penyakit X

Masyarakat yang tidak paham mungkin berpikir penyakit X berarti ada virus baru yang sedang menyebar global seperti Covid-19 yang baru lalu.


Cerita Pengusaha Batik Yogyakarta Bertahan dari Pandemi Berkat Penjualan Online

41 hari lalu

CEO Rianty Batik, Aditya Suryadinata, ketika menceritakan pengalaman bisnisnya di Rianti Batik Malioboro, Yogyakarta, Selasa, 6 Februari 2024. Pelaku UMKM batik ini berbagi pengalaman mempertahankan bisnis ketika pandemi Covid-19 melanda. TEMPO/Riri Rahayu
Cerita Pengusaha Batik Yogyakarta Bertahan dari Pandemi Berkat Penjualan Online

Pengusaha batik Yogyakarta selamat dari pandemi berkat penjualan online. Omsetnya juga naik.


Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada 2023 Tertinggi Sejak Covid-19

46 hari lalu

Bandara I Gusti Ngurah Rai meraih skor akhir 6.55 dan mengantarkan bandara di Bali itu menempati peringkat 189 sebagai bandara terburuk di dunia tahun 2023. Shutterstock
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara pada 2023 Tertinggi Sejak Covid-19

BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara pada Desember 2023 mencapai angka tertinggi sejak pandemi Covid-19.


Fakultas Kedokteran Gigi Unpad Akui Pernah Kerja Sama dengan Pinjol, Setelah Dievaluasi Tak Diperpanjang

50 hari lalu

Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Doc: Unpad.
Fakultas Kedokteran Gigi Unpad Akui Pernah Kerja Sama dengan Pinjol, Setelah Dievaluasi Tak Diperpanjang

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (FKG Unpad) mengakui pernah bekerja sama dengan sebuah perusahaan pinjaman online alias pinjol.


Bisnis Startup Edutech Semakin Menantang usai Pandemi

13 Januari 2024

Ilustrasi startup. Shutterstock
Bisnis Startup Edutech Semakin Menantang usai Pandemi

Startup industri edutech dinilai semakin menantang pascapandemi Covid-19, terlihat dari iklim investasi hingga arah dan perkembangan bisnis.


Mengapa Sri Mulyani Memotong Anggaran Pertahanan Prabowo Saat Pandemi?

11 Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Mengapa Sri Mulyani Memotong Anggaran Pertahanan Prabowo Saat Pandemi?

Prabowo mengatakan anggaran Pertahanan banyak dipotong oleh Sri Mulyani selama pandemi.