KPK Rekomendasikan Pembatalan Perpanjangan Kontrak dengan AETRA, Reaksi DKI?

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta saat jumpa pers mengenai penghentian swastanisasi air di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta saat jumpa pers mengenai penghentian swastanisasi air di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mempelajari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatalkan perpanjangan kontrak PT PAM Jaya dengan PT AETRA. KPK menemukan potensi kecurangan yang dapat berakibat pada timbulnya kerugian di pihak PAM Jaya. 

    "Rekomendasi KPK soal pembatalan perpanjangan dari pada AETRA nanti kami akan pelajari dan kami kaji," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jumat, 23 April 2021.

    Riza Patria mengatakan pada prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan bahwa kebutuhan air minum bagi masyarakat terjamin. Selama ini DKI melalui PAM dan instansi lain telah bekerja sama dalam pengelolaan air Jakarta dengan swasta maupun pihak ketiga.

    "Kami akan mempelajari apa isi subtansi dari rekomendasi KPK. Kenapa ada rekomendasi seperti itu, sejauh mana kewenangan kami masing masing," kata Wagub DKI. "Yang paling penting kami semua memastikan kebutuhan warga Jakarta terkait air minum harus terjamin dan terjaga baik."

    Penanggung Jawab Wilayah DKI Jakarta di Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Hendra Teja merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta agar membatalkan rencana perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dengan PT Aetra Air Jakarta.

    Hendra mengusulkan agar Gubernur Anies Baswedan mencabut izin prinsip persetujuan perpanjangan PKS tersebut.

    “Jadi, kami sarankan Pemprov DKI Jakarta menunggu PKS ini selesai pada Februari 2023, kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada PAM Jaya. Lalu, Pemprov DKI Jakarta mencabut SK Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 yang membatasi tugas PAM Jaya hanya sebagai pengawas mitra swasta. Aturan ini tak sesuai dengan Perda DKI Nomor 13 tahun 1992,” ucap pejabat KPK itu dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 22 April 2021.

    Baca juga: Cegah Kecurangan, KPK Pantau Perpanjangan Kontrak PAM Jaya dengan Aetra


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.