Jakarta - Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah DKI menyoroti pemasangan 1.183 titik Jakwifi di Ibu Kota pada tahun 2020. Ketua komisi bidang pemerintahan DPRD DKI, Mujiyono, mengatakan anggaran penyediaan Jakwifi, terlalu mahal.
"Kami minta pengadaan tahun sekarang ditunda karena biayanya terlalu mahal," kata Mujiyono saat dihubungi, Rabu, 28 April 2021.
Tahun lalu, kata Mujiyono, Pemerintah DKI memasang 1.183 titik Jakwifi. Menurut dia, anggaran pemasangannya sangat mahal. Biaya satu titik Jakwifi Rp 9 juta per bulan.
Biaya itu terdiri dari abodemen dan perawatannya sebesar Rp 6 juga dan biaya back up link data Rp 3 juta. Sedangkan, tahun ini anggaran penyediaan Jakwifi Rp 5 juta per titik lokasi. "Pengadaan Jakwifi ini juga banyak diprotes warga karena lemot," ujarnya.
Setiap titik Jakwifi yang dipasang pemerintah hanya berkecepatan 50 Mbps. Pemerintah mentargetkan memasang Jakwifi di setiap RW. Satu spot Jakwifi, kata dia, bisa digunakan untuk 40 pengguna.
"Kualitasnya rendah. Setahu saya yang kecepatannya 100 Mbps saja cuma 800 ribuan per bulan," ujarnya.
Biaya pemasangan satu titik Jakwifi sebesar Rp 9 juta ini, kata Mujiyono, terungkap saat komisi rapat bersama Dinas Komunikasi dan Informasi DKI pada Senin, 26 April 2021.
Baca: Anies Baswedan Sebut Akses JakWifi kini Tersedia di 9.000 Titik