TEMPO.CO, Jakarta - Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah DKI menunda pemasangan 2.300 Jakwifi tahun ini. Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan legislator meminta program Jakwifi tahun ini ditunda, sambil menunggu hasil evaluasi pemasangan 1.183 titik tahun kemarin.
"Karena tahun kemarin banyak dikeluhkan. Salah satunya terkait biaya yang kemahalan, dan kualitas yang kurang baik," kata Mujiyono saat dihubungi, Rabu, 28 April 2021.
Biaya untuk abodemen dan perawatan satu titik Jakwifi mencapai Rp 6 juta per bulan. Selain itu Pemerintah DKI juga dibebani biaya back up link data Rp 3 juta per bulan. "Jadi satu titik Jakwifi per bulan bayarnya Rp 9 juta," kata Mujiyono.
Menurut Mujiyono, semestinya biaya back up link data tersebut tidak diperlakukan karena penggunaan internet gratis itu hanya untuk kepentingan belajar online atau pembelajaran jarak jauh.
"Jadi bukan membuka data-data rahasia dan penting sehingga harus ada back up data," ujarnya.
Yang lebih mengecewakan politikus Demokrat itu, kecepatan internet gratis yang dipasang Pemprov DKI Jakarta sangat rendah, hanya 50 Mbps untuk 40 pengguna.
Tahun ini, Pemprov DKI berencana memasang lagi ribuan titik Jakwifi dengan biaya Rp 5 juta untuk abodemen bulanan dan biaya perawatan.
"Targetnya Jakwifi ini mau dipasang di setiap RW," ujarnya. "Tapi kami minta pengadaan tahun ini ditunda dulu untuk dievaluasi karena kami melihat kemahalan."
Biaya pemasangan satu titik Jakwifi sebesar Rp 9 juta atau Rp 10,6 miliar per bulan ini terungkap saat komisi A DPRD DKI mengadakan rapat bersama Dinas Komunikasi dan Informasi DKI pada Senin, 26 April 2021.
Baca juga: Biaya Jakwifi Rp 9 Juta per Bulan, DPRD DKI Minta Diaudit
