Pesantren Rizieq Shihab, Kepala Desa Akui Lahan Bukan Serobotan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana persidangan Rizieq Shihab untuk kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat, yang hanya bisa dipantau melalui layar televisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 19 April 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Suasana persidangan Rizieq Shihab untuk kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat, yang hanya bisa dipantau melalui layar televisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 19 April 2021. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Jakarta - Kepala Desa Kuta, tempat Pondok Pesantren Markaz Syariah Argokultural milik Rizieq Shihab di Megamendung Bogor, Kusnadi, memberikan kesaksian di persidangan hari ini, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 29 April 2021. Dalam kesaksiannya, Kusnadi menjelaskan lahan tempat berdirinya pesantren Rizieq bukan hasil serobotan.  

    "Itu tanah beli dari masyarakat," ujar Kusnadi. Saat ditanya Rizieq mengenai lahan pesantren yang berstatus alihgarap, Kusnadi membenarkannya. Ia mengaku menandatangani berkas dokumen alihgarap dari masyarakat kepada Rizieq. 

    "Pak Kades ingat enggak kalau dulu ada surat rekomendasi dari Bupati dan Gubernur, agar lahan itu menjadi CSR PTPN, ingat ya?" Rizieq bertanya. Kusnadi mengangguk menyetujui pernyataan Rizieq itu. 

    Rizieq memberikan bukti surat rekomendasi dan dokumen alihgarap itu kepada Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa. Ia juga memperlihatkan surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang berisi rekomendasi proses belajar mengajar di pesantren itu. 

    "Jadi, itu tanah garapan masyarakat yang saya beli, ya. Saya enggak nyerobot tanah," ujar Rizieq. 

    Sebelumnya, PT Perkebunan Nusantara VII atau PTPN memprotes pendirian pesantren Markaz Syariah Argokultural di lahan seluas 30,91 hektare di Megamendung. Menurut PTPN, tanah itu adalah miliknya dan Rizieq menyerobot. 

    Hingga pada akhir Desember 2020, PTPN mengirimkan surat ke pesantren, meminta agar Rizieq menyerahkan tanah itu ke perusahaan pada 25 Desember 2020 atau sepekan setelah surat somasi dikirimkan. "Kami memberi kesempatan terakhir serta memperingatkan Saudara untuk segera menyerahkan lahan tersebut kepada PT PN VII." Demikian somasi itu. 

    Jika Rizieq menolak dan mengabaikan perintah pengosongan, perusahaan mengancam akan melapor Rizieq ke polisi. Sebab, PTPN menganggap Rizieq telah melakukan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak. 

    Hingga kini pesantren itu masih berdiri. Namun, pendirian pesantren menjadi salah satu dakwaan yang diajukan penuntut umum terhadap Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. 


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.