Wali Kota Depok: Perusahaan Harus Bayarkan THR Paling Lambat H-7 Lebaran

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Wali Kota Depok Mohammad Idris ketika memberikan sambutan saat acara peletakan batu pertama pembangunan tahap III Masjid Al Arqom, di Depok, Selasa. (ANTARA/Foto: istimewa)

    Wali Kota Depok Mohammad Idris ketika memberikan sambutan saat acara peletakan batu pertama pembangunan tahap III Masjid Al Arqom, di Depok, Selasa. (ANTARA/Foto: istimewa)

    TEMPO.CO, Depok -Wali Kota Depok Jawa Barat, Mohammad Idris meminta kepada perusahaan untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan paling lambat H-7 lebaran.

    "Perusahaan harus membayarkan THR kepada para karyawannya," tegas Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Selasa, 4 Mei 2021.

    Aturan ini juga sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor: 560/207/Naker/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

    Dalam SE tersebut, terdapat beberapa poin yang harus dipatuhi perusahaan, seperti THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih. Selain itu besaran THR diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Yaitu, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan tetapi belum mencapai 12 bulan, diberikan secara proporsional.

    Sedangkan untuk pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan, bagi yang bekerja selama 12 bulan atau lebih.

    Sedangkan pekerja yang belum mencapai 12 bulan, maka dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan, selama masa kerja.

    Terakhir, THR keagamaan juga wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Demikian isi SE Wali Kota Depok tersebut.

    ANTARA
    Baca juga : Mau Siasati Mudik? Wali Kota Depok Minta Masyarakat Rayakan Lebaran Virtual Saja  


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.