Bima Arya Bakal Percantik Bus Bantuan dengan Desain Batik Bogor

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bima Arya. ANTARA

    Bima Arya. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya akan mempercantik bus bantuan pemerintah pusat dengan desain batik khas Kota Hujan. Ia kemudian melibatkan perajin batik di Bogor agar membuat desain yang khas dari kota tersebut.

    "Saya ingin sekali bus-bus bantuan dari pemerintah pusat ini diberi sentuhan desain batik khas Kota Bogor. Motifnya modern dan kekinian, tapi jangan terlalu ramai," kata Bima Arya di Bogor, Ahad, 9 Mei 2021.

    Bima Arya juga berpesan agar desain batik yang dibuat jangan terlalu dipaksakan. Motifnya pun diminta tak monoton tentang Kujang yang merupakan ikon kota Bogor. Ia mencontohkan desain batik dengan pola talas atau desain Bogor sebagai Kota Pelajar.

    Perajin batik yang dikumpulkan Bima Arya itu berasal dari beberapa merek batik Kota Bogor seperi, Tradisiku, Panisan, Pancawati, dan Handayani Geulis. Para perajin batik itu pun sudah menyepakati warna yang digunakan pada masing-masing koridor, yaitu biru, kuning, merah, coklat, hijau, dan oranye.

    "Saya harapkan desain batik itu sudah siap pada akhir Juni. Jadi sebelum sampai batas waktunya, desain yang dibuat bisa dikomunikasikan, sehingga ada masukan-masukan yang bisa diberikan," ujarnya.

    Pemerintah Pusat menghibahkan 75 bus bantuan untuk Kota Bogor sebagai upaya memperbaiki transportasi publik di kota tersebut.

    Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bogor Agus Suprapto menambahkan, bantuan 75 unit bus ini merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Bogor terkait rencana pengembangan angkutan massal, melalui pola subsidi pelayanan. "Pengembangan angkutan massal ini sesuai dengan program penataan angkutan di Kota Bogor," katanya.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM, Polda Metro Jaya Tutup 10 Ruas Jalan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

    Polisi menutup 10 ruas jalan di sejumlah kawasan DKI Jakarta. Penutupan dilakukan akibat banyak pelanggaran protokol kesehatan saat PPKM berlangsung.