TEMPO.CO, Jakarta - Keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP dinilai bukan menjadi alasan para pejabat di Pemerintah Provinsi DKI enggan mengikuti lelang jabatan.
Hal itu diungkap Wakil Gubernur atau Wagub DKI Ahmad Riza Patria menanggapi kabar yang melatarbelakangi para pejabat di DKI enggan mengikuti lelang jabatan eselon II. "Saya tidak tahu apa sejauh itu, saya kira tidak seperti itu," ujar dia.
Pria yang akrab disapa Ariza Patria itu mengatakan, kemungkinan dari ASN itu sendiri yang memiliki kendala pribadi sehingga tak mengikuti lelang jabatan.
Ariza mengatakan TGUPP memiliki fungsi yang tidak merambah ke arah pendiktean dinas-dinas, karena tugasnya adalah membantu gubernur untuk percepatan pembangunan lewat masukan-masukannya.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menggelar apel yang diikuti oleh 239 pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Pemprov DKI pada 10 Mei 2021. Ia marah kepada ratusan PNS itu karena tak melakukan instruksi yang dibuat mengenai seleksi jabatan eselon II.
"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," ujar dia.
Menurut Anies, mereka dikumpulkan karena tidak ikut dalam pendaftaran seleksi terbuka jabatan tinggi pratama atau eselon II. Menurut Anies, pendaftaran tersebut sudah berdasarkan instruksi Sekretaris Daerah atau Sekda DKI.
Menanggapi itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menduga alasan para PNS tak mau mendaftar lelang jabatan eselon II gara-gara keberadaan TGUPP.
Gembong mengatakan, TGUPP memiliki peran yang terlalu sentral sehingga banyak Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merasa tidak memiliki banyak kewenangan saat menjabat.
"Iya perannya terlalu sentral saya katakan, peran yang terlalu itu tidak membuat animo PNS khususnya eselon II dan III untuk naik jabatan," kata Gembong pada Selasa, 11 Mei 2021.
Namun menurut Wagub Riza Patria, TGUPP dan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD semua bekerja bersama-sama untuk pembangunan kota Jakarta dan demi kepentingan masyarakat Jakarta.
"Jadi tidak ada dikotomi antara TGUPP dengan ASN semua bekerja sama untuk kepentingan masyarakat dan Kota Jakarta itu sendiri," kata dia.
Baca juga: Marah karena 239 Pejabat Tak Jalankan Instruksi, Anies Baswedan: Malu
