Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Layar televisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunujukkan Rizieq Shihab sedang membacakan nota pembelaan atas perkara kerumunan, Kamis, 20 Mei 2021. TEMPO/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Rizieq Shihab memulai nota pembelaan atau pleidoi atas perkara kerumunan di Megamendung, Bogor, dengan menyebut perkara yang menjeratnya bukanlah kasus hukum, melainkan politik.

"Sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan," kata Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 20 Mei 2021.

Rizieq kemudian menyampaikan rangkaian peristiwa yang menjadi benang merah atas perkaranya. Menurut dia, semua ini dimulai dari berlangsungnya Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada November dan Desember 2016 lalu.

"Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok untuk diadili karena telah menistakan Alquran," ujar Rizieq.

Setelah itu, muncullah Pilkada DKI 2017. Menurut Rizieq, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada saat itu didukung oleh para oligarki. BTP juga disebut didukung oleh Presiden dan para menterinya, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh aparatur sipil negara di wilayah Ibu Kota.

"Kala itu para oligarki sangat yakin, bahkan berani memastikan Ahok pasti menang."

Kepastian itu, ujar eks pimpinan FPI itu, juga dilihat dari dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik, serta berbagai media cetak dan elektronik. Selain itu, ada pula peran lembaga survei dan puja-puji tokoh nasional dan pengamat.

"Tidak ketinggalan para Buzzer secara terus menerus menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok, juga pengerahan para dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib, dan pengerahan gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat," kata Rizieq.

Tidak ketinggalan, Rizieq juga menyebut peran fatwa-fatwa sesat dari ulama gadungan yang mendukung Ahok. Caranya, kata dia dengan memutar-balikkan ayat dan hadits serta memanipulasi hujjah dan korupsi dalil.

"Di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong oligarki," kata Rizieq.

Sementara itu, Rizieq mengatakan bahwa sikap politiknya dan massa 411 dan 212 pada Pilkada DKI 2017 lalu tidak mendukung Ahok. Alasan tidak mendukung Ahok karena dianggap sebagai sosok arogan, berucap kasar dan kotor, serta kepanjangan tangan oligarki.

"Apalagi Jakarta adalah wilayah mayoritas muslim yang agamis dan religius, sehingga kami sepakat berkomitmen untuk berjuang mengalahkan Ahok di media sosial dan Pilkada serta pengadilan," ujar Rizieq.

Mulai saat itulah, Rizieq Shihab mengklaim, dia dan kawan-kawannya menjadi target kriminalisasi. Sepanjang 2017, menurut dia, ragam rekayasa kasus ditujukan kepada dirinya dan kawan-kawan. "Bahkan kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar," kata Rizieq.

Baca juga: Rizieq Shihab Akan Bacakan Pleidoi Perkara Kerumunan Hari Ini

M YUSUF MANURUNG






Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

50 menit lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

1 jam lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

2 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

4 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

5 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

5 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Massa Aksi Bela Rakyat Mau Terobos Barikade Menuju Istana, Polisi Kumandangkan Azan Magrib

7 hari lalu

Massa Aksi Bela Rakyat Mau Terobos Barikade Menuju Istana, Polisi Kumandangkan Azan Magrib

Massa Aksi Bela Rakyat yang menolak kenaikan harga BBM hendak menerobos barikade untuk menuju ke Istana.


Emak-emak Gabung Aksi Bela Rakyat Tolak Harga BBM Naik: Uang Dapur Ditekan untuk Pos Lain

7 hari lalu

Emak-emak Gabung Aksi Bela Rakyat Tolak Harga BBM Naik: Uang Dapur Ditekan untuk Pos Lain

Sekelompok emak-emak gabung Aksi Bela Rakyat menolak kenaikan harga BBM. Mereka datang sambil membawa alat masak.


FPI dan PA 212 Gelar Aksi Bela Rakyat di Patung Kuda Tolak Kenaikan Harga BBM

7 hari lalu

FPI dan PA 212 Gelar Aksi Bela Rakyat di Patung Kuda Tolak Kenaikan Harga BBM

FPI dan PA 212 menggelar Aksi Bela Rakyat di Patung Kuda menolak kenaikan harga BBM. Mereka juga menuntut pemerintah menurunkan harga bahan pokok.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

9 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.