Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aktris Lady Marsella Jadi Korban Penipuan Bansos Sembako Pemprov DKI, Nilainya?

image-gnews
Ilustrasi bantuan paket sembako. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah
Ilustrasi bantuan paket sembako. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah
Iklan

Jakarta - Aktris langganan FTV Lady Marsella melaporkan seseorang berinisial ASL ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan kerja sama pengadaan bantuan sosial atau bansos sembako Pemprov DKI untuk warga yang terdampak Covid-19.

Tak tanggung-tanggung, akibat aksi tipu-tipu hal itu Lady mengalami kerugian hingga Rp 60 miliar.  

Kuasa Hukum Lady Marsella, Achmad Yarus, mengatakan, peristiwa dugaan penipuan itu terjadi pada 10 September 2020.  

“Laporan atas nama Pelapor Lady Marsella, sudah kami sampaikan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/2371/V/YAN 2.5/2021/SPKT/PMJ. Kami masih menunggu tindak lanjut dari Kepolisian,” ujar Achmad kepada Tempo, Kamis, 27 Mei 2021.  

Achmad menjelaskan kasus ini bermula dari rencana kerjasama antara perusahaan milik Lady Marsella, PT Marsella Cahya Permata (PT MCP) dengan ASL dan teman-temannya. Kerja sama itu terjalin setelah pelaku menawarkan dan mengaku punya kemampuan untuk membiayai modal kerja pengadaan Bansos dengan dana pribadi. 

"Setelah diyakinkan oleh ASL Cs, PT MCP pun sepakat menjalin kerja sama dan mengikuti poses yang ditentukan, hingga akhir proyek bansos ini dimenangkan oleh perusahaan Lady Marsella," ujar Achmad.  

Setelah menang tender, Marsella mengatakan kejanggalan mulai muncul saat proses perencanaan kerja sama. Saat itu, sejumlah media massa memberitakan bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) untuk PT MCP adalah palsu.  

Padahal dalam SPK itu tertera tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Widyarto Teguh Nugroho sebagai Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra di Pemprov DKI Jakarta. SPK itu juga memiliki kop surat Badan Pelayanan Pengadaan Barang atau Jasa. Namun belakangan baru diketahui ternyata SPK itu adalah palsu. 

"Padahal SPK bodong itu diserahkan kepada kami di dalam Gedung Balai Kota DKI lantai 19 Pemprov DKI Jakarta oleh seseorang berisik RM,"  kata Achmad.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lalu untuk membuat Marsella yakin bahwa SPK tersebut asli, ASL menyatakan pihaknya  sudah melakukan pengecekan kepada pihak penerbit SPK. ASL beserta komplotannya kemudian meminta PT MCP untuk segera menyediakan stok barang bansos. Mereka berdalih akan ada survei dari pihak Pemprov DKI, sebagai salah satu syarat untuk pekerjaan bansos tersebut 

Tak berhenti sampai di situ, ASL cs kemudian dituding memalsukan surat kuasa PT MCP untuk keuntungan mereka. Melalui surat itu, ASL mengajukan dana pinjaman dari kreditor untuk belanja barang dan menimbunnya di gudang PT MCP.  

Para pelaku juga membuat fait accompli yang berisi properti milik Lady Marsella diambil alih, salah satunya gudang penyimpanan bansos tersebut. Kemudian saat tiba proses penyaluran bansos, Pemprov DKI Jakarta menolaknya. 

Penyebabnya, SPK milik PT MCP tidak sah karena seluruh dokumen itu bukan yang pernah dikeluarkan dengan cap Pemrov DKI. BPPBJ Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan tidak pernah membuat surat tersebut. Sehingga SPK yang diberikan ASL dan komplotannya palsu.  

Akibat peristiwa tersebut, barang bansos Covid-19 menumpuk di gudang PT MCP. Barang tersebut pun tidak bisa disalurkan sesuai rencana. Korban mengaku mengalami kerugian hingga Rp 60 miliar akibat kejadian itu. 

Dalam laporannya, Lady Marsella tidak cuma melaporkan ASL, tetapi juga seseorang berinisal RM dan F yang diduga merekayasa SPK bodong Pemprov DKI ini. 

Baca juga : Sidang Bansos, Saksi Akui Pernah Disuruh Transfer Rp 40 Juta ke Ajudan Juliari 

M JULNIS FIRMANSYAH 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

18 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

19 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Polemik Anggaran Bantuan Sosial

1 hari lalu

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.


Di Sidang MK, TKN Amin Tuding Jokowi Distribusikan Bansos Untuk Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

1 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Di Sidang MK, TKN Amin Tuding Jokowi Distribusikan Bansos Untuk Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

Jokowi disebut fokus mendistribusikan bansos di berbagai daerah dimana suara Prabowo rendah di Pilpres 2014 dan 2019.


Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

2 hari lalu

Menteri PMK Muhadjir Effendy, saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) perihal Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

Menko PMK menilai lebih baik pengawasan diperketat, ketimbang Bansos disetop menjelang Pilkada Serentak 2024.


Anies dan Ganjar Dalilkan Politisasi Bansos ke MK, Pakar: Untuk Mengurai Perilaku Kekuasaan

2 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Anies dan Ganjar Dalilkan Politisasi Bansos ke MK, Pakar: Untuk Mengurai Perilaku Kekuasaan

Masalah bansos perlu diuraikan oleh Pemohon sebagai kritik dalam kacamata electoral justice system.


Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

Sri Mulyani membeberkan alasan anggaran bansos dan perlinsos Rp 496,8 triliun ini tak sepenuhnya dipegang oleh Kementerian Sosial.


Belanja Pemerintah Sudah Tembus Rp 328,9 T, Sri Mulyani: Dipengaruhi Bansos dan Pemilu

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Belanja Pemerintah Sudah Tembus Rp 328,9 T, Sri Mulyani: Dipengaruhi Bansos dan Pemilu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp 328,9 triliun. Angka ini setara 13,3 persen dari pagu anggaran.


KPK Usulkan Hentikan Bansos Menjelang Pilkada 2024, Bagaimana dengan Dugaan Politik Gentong Babi Pemilu 2024?

6 hari lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menghadirkan Kepala kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean 8 Makassar, Andhi Pramono, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Andhi Pramono, dalam tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sekitar Rp.28 miliar dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan barang ekspor impor pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Usulkan Hentikan Bansos Menjelang Pilkada 2024, Bagaimana dengan Dugaan Politik Gentong Babi Pemilu 2024?

KPK usulkan menghentikan penyaluran bansos menjelang Pilkada 2024. Bagaimana dengan anggaran bansos yang melonjak menjelang Pemilu 2024?