Ombudsman Awasi Akreditasi Prodi di Perguruan Tinggi Swasta

Ilustrasi perguruan tinggi. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya tengah mengawasi proses akreditasi Program pendidikan atau prodi di Perguruan Tinggi. Pengawasan ini dilakukan setelah menemukan prodi di perguruan tinggi swasta tidak memiliki akreditasi namun sudah melakukan penerimaan mahasiswa. Akibatnya, tak ada kejelasan atas status mahasiswanya.
 
Salah satu perguruan tinggi swasta yang dimaksud adalah Universitas Satyagama di Jakarta Barat. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan, Perguruan Tinggi ini sebetulnya telah diberi sanksi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Tetapi belum ada penyelesaiannya selama bertahun-tahun.
 
"Karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah III dan lambannya proses pengambilan keputusan mereka dalam proses re-akreditasi Prodi yang diajukan oleh Perguruan Tinggi," kata Teguh melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Mei 2021.
 
Ombudsman pun melakukan proses pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan atas laporan kelompok Mahasiswa Universitas Satyagama yang telah menjadi korban. Selain itu, Ombudsman jujga meminta keterangan dari LLDIKTI Wilayah III, Ditjen Dikti, Pjs. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Satyagama. Hasilnya, pihak Ditjen Dikti bersama LLDIKTI Wilayah III telah membentuk Tim Evaluasi Kinerja Akademik (Tim EKA) yang menghasilkan keputusan pemberian Sanksi Administrasi Berat terhadap Universitas Satyagama.
 
"Sanksi tersebut bisa berpotensi dilakukannya pencabutan izin PTS sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat 3 Permenristekdikti Nomor 7 Tahun 2020," ujarnya.
 
Kendati demikian, hasil pemeriksaan juga menunjukkan betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak LLDIKTI Wilayah III. hal itu terbukti dari tidak pernahnya lembaga itu melakukan visitasi untuk monitoring berkala dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, seharusnya dilakukan minimal sekali dalam setahun.
 
Visitasi terakhir dilakukan pada 2020 yang kemudian diputuskan membentuk Tim EKA. Tapi dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan ke Ombudsman karena alasan confidential. Sehingga Ombudsman kesulitan menilai kinerja dan kualitas pengawasannya. 
 
"Hal ini termasuk tindakan menghalang-halangi pemeriksaan Ombudsman yang bisa berpotensi pidana,” kata Teguh. 
 
Lebih lanjut Teguh meminta calon mahasiswa untuk memastikan prodi yang ingin dimasuki di perguruan tinggi telah memiliki akreditasi. Sehingga tak menjadi korban status tak jelas seperti yang terjadi pada mahasiswa Universitas Satyagama.
 





15 Jurusan di UI yang Sepi Peminat

2 hari lalu

15 Jurusan di UI yang Sepi Peminat

Berikut 15 jurusan di UI yang sepi peminat pada SNMPTN 2022 dilansir dari laman ltmpt.ac.id.


Kuota Jalur SNBP 2023: Tak Semua Siswa Bisa Daftar, Tergantung Akreditasi Sekolah

2 hari lalu

Kuota Jalur SNBP 2023: Tak Semua Siswa Bisa Daftar, Tergantung Akreditasi Sekolah

Tim SNPMB) 2023 mengatakan persyaratan kuota siswa untuk mendaftar melalui jalur SNBP 2023 bergantung pada akreditasi sekolah.


Alasan Siswa Bisa Pilih Prodi Lintas Jurusan IPA atau IPS di SNPMB SNBP 2023

2 hari lalu

Alasan Siswa Bisa Pilih Prodi Lintas Jurusan IPA atau IPS di SNPMB SNBP 2023

Pada jalur SNBP 2023, siswa diperbolehkan untuk memilih prodi sesuai minatnya tanpa batasan jurusan yang diambil semasa SMA.


Alasan 10 Jurusan Kuliah Ini Paling Diminati

2 hari lalu

Alasan 10 Jurusan Kuliah Ini Paling Diminati

Banyak yang merasa beruntung telah memilih jurusan kuliah yang pas karena bisa mudah mencari pekerjaan setelah lulus. Jurusan apa yang difavoritkan?


Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.


Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

4 hari lalu

Ombudsman Temukan Partisipasi Tak Berjalan saat Penetapan Upah Minimum 2023

Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam proses pembentukan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.


NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

6 hari lalu

NFA Gandeng Ombudsman dan BPKP Kawal Program Strategis Pangan

Perencanaan pangan nasional apabila tidak dikelola dengan baik akan memunculkan instabilitas pasokan yang berdampak pada inflasi.


Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

6 hari lalu

Bapanas Minta Ombudsman dan BPKP Bantu Awasi Program Strategis Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Ombudsman RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi program strategis pangan.


Unair Raih Akreditasi Unggul dari BAN-PT

10 hari lalu

Unair Raih Akreditasi Unggul dari BAN-PT

Universitas Airlangga (Unair) meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 2022-2023.


8 Perguruan Tinggi di Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Pukyong National University

18 hari lalu

8 Perguruan Tinggi di Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Pukyong National University

Delapan perguruan tinggi itu antara lain IPB, Universitas Negeri Mataram, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Negeri Padang.