Menantu Rizieq Shihab Dituntut Dua Tahun Bui dalam Perkara Berita Bohong

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP Front Santri Indonesia Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alatas menunjukkan perbedaan bendera HTI dan bendera tauhid di Kementerian Polhukam, Jakarta, 9 November 2018. TEMPO/Friski Riana

    Ketua DPP Front Santri Indonesia Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alatas menunjukkan perbedaan bendera HTI dan bendera tauhid di Kementerian Polhukam, Jakarta, 9 November 2018. TEMPO/Friski Riana

    Jakarta - Jaksa penuntut umum menuntut Hanif Alatas  dengan hukuman dua tahun penjara karena ikut menyebarkan berita bohong mengenai hasil tes swab mertuanya, Rizieq Shihab di RS Ummi Bogor. "Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara dua tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata jaksa Nanang Gunayarto di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 3 Juni 2021. 

    Dalam tuntutannya, jaksa mendakwa Hanif telah melanggar Pasal 14 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 huruf 1 KUHP sebagaimana tertera dalam dakwaan primer. Hanif dianggap menyebarkan berita bohong mengenai hasil tes swab Rizieq.

    Hal yang memberatkan Hanif Alatas dalam perkara itu, menurut Nanang, menyampaikan keterangan berbelit-belit di persidangan. "Hal yang meringankan terdakwa masih berusia muda, sehingga ada kesempatan memperbaiki diri di masa mendatang," ujar  jaksa Nanang. 

    Untuk Rizieq Shihab, jaksa menuntutnya dengan enam tahun penjara. Jaksa menganggap Rizieq terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat 1 UU KUHP tentang penyebaran berita bohong.

    Ketua Majelis Hakim Khadwanto kemudian memberikan waktu Rizieq Shihab untuk menyiapkan pledoi. "Kita lanjutkan Kamis depan, ya, tanggal 10 Juni," ujar Khadwanto. 

    Baca: Rizieq Shihab Dituntut Penjara Enam Tahun dalam Perkara Tes Swab Palsu RS Ummi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.