Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKI Pastikan Jalur Sepeda Balap di Sudirman-Thamrin Belum Uji Coba

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Anggota Polisi menghalau pesepeda road bike yang berada diluar jalur sepeda agar kembali ke jalur khusus di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengatur jam lintas bagi pesepeda road bike dengan diizinkan melintasi jalur kendaraan bermotor di Jalan Sudirman - Thamrin pada Senin-Jumat pukul 05.00-06.30 WIB. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota Polisi menghalau pesepeda road bike yang berada diluar jalur sepeda agar kembali ke jalur khusus di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengatur jam lintas bagi pesepeda road bike dengan diizinkan melintasi jalur kendaraan bermotor di Jalan Sudirman - Thamrin pada Senin-Jumat pukul 05.00-06.30 WIB. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, uji coba jalur sepeda road bike atau sepeda balap di jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat belum dimulai.

Dia menyebut, pihaknya masih menyiapkan aturan teknis soal pemanfaatan lintasan tersebut.

"Sudirman-Thamrin saat ini sedang disiapkan regulasinya sekaligus hal-hal terkait dengan teknis operasional pelaksanaan," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juni 2021.

Syafrin berujar ada beberapa hal teknis yang masih dikaji. Misalnya, apakah sepeda balap melintas di lajur kiri atau kanan. Menurut dia, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan berkecepatan tinggi ditempatkan di lajur kanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juni 2021. TEMPO/Lani Diana

Kemudian soal pembatas atau penanda. Syafrin belum bisa memastikan apakah akan ada pembatas atau penanda khusus bagi pesepeda balap.

"Itu sedang dilakukan rapat intensif terkait ini. Setelah semuanya siap, regulasinya siap, baru kami akan sampaikan," jelas dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan adanya rencana pembuatan lintasan khusus sepeda road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang dan jalan Sudirman-Thamrin.

DKI hanya mengizinkan sepeda balap melintasi jalan Sudirman-Thamrinpada Senin-Jumat pukul 05.00-06.30 WIB. Sementara lintasan di JLNT berlaku di Sabtu-Minggu pukul 05.00-08.00  WIB.

Walau begitu, pemberlakuan jalur sepeda road bike masih menunggu Keputusan Gubernur. Sembari menunggu dasar hukum terbit, pemerintah DKI menggelar uji coba lintasan ini di JLNT.

Baca juga : Pada Hari Sepeda Sedunia Anies Janji Perbanyak Jalur Sepeda

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peduli Warga Miskin, Pj. Gubernur Heru Permudah Urusan NIK Disabilitas

5 hari lalu

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, meninjau pameran bursa kerja (job fair), bazar UMKM, layanan gratis berupa pembuatan SIM D/D1 dan KTP, serta pemeriksaan kesehatan bagi teman-teman disabilitas dalam Jakarta Cinta Disabilitas pada Sabtu (3/12). Dok. Pemprov DKI Jakarta
Peduli Warga Miskin, Pj. Gubernur Heru Permudah Urusan NIK Disabilitas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyediakan layanan 'jemput bola' maupun pengurusan secara online.


Daftar Formasi CPNS Pemprov DKI Jakarta 2024 dan Kisaran Gajinya

6 hari lalu

Pegawai Pemprov mengantri bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat acara halal bihalal di Balaikota, Jakarta, Senin 9 Mei 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Halal Bihalal pada hari pertama PNS masuk kerja setelah libur Lebaran 2022. TEMPO/Subekti.
Daftar Formasi CPNS Pemprov DKI Jakarta 2024 dan Kisaran Gajinya

Berikut ini deretan formasi CPNS Pemprov DKI Jakarta 2024 untuk lulusan SMA hingga S3 beserta rentang gajinya. Bisa mencapai Rp20 juta lebih.


Amanat Pj. Gubernur Heru dan Sinergi Penanganan Stunting di Jakarta

10 hari lalu

Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir dalam peluncuran Gerakan Anak Sehat: Bersama Cegah Stunting yang diinisasi oleh Kemenkes RI di Jakarta, 31 Oktober 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Amanat Pj. Gubernur Heru dan Sinergi Penanganan Stunting di Jakarta

Penanganan stunting dijalankan dengan menggandeng semua pihak, termasuk swasta, melalui Jakarta Beraksi.


Cara Pj. Gubernur Heru Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, Termasuk untuk Disabilitas

17 hari lalu

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, ngabuburit bareng penyandang disabilitas menggunakan Angkutan Umum, Senin, 25 Maret 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Cara Pj. Gubernur Heru Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, Termasuk untuk Disabilitas

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menggunakan berbagai sumber untuk pemadanan data, termasuk terjun ke lapangan. Selain mendapat bansos dan alat bantu fisik, penyandang disabilitas juga mendapat dana hibah untuk SLB.


Jakarta Rayakan Kemerdekaan RI dengan Semangat Kota Global

20 hari lalu

Jakarta Rayakan Kemerdekaan RI dengan Semangat Kota Global

Pemprov DKI menggelar kirab bendera, upacara, hingga acara hiburan untuk rakyat melalui Gemilang Silang Monas.


Hasil Urban Farming pada Era Pj. Gubernur Heru Meningkat Drastis

24 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, menghadiri kegiatan panen raya pertanian, peternakan dan perikanan di Jakarta Timur di Kelurahan Cipayung, Selasa, 2 April 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Hasil Urban Farming pada Era Pj. Gubernur Heru Meningkat Drastis

Heru Budi seringkali terlibat langsung menanam pohon dan memanen hasil urban farming. DKPKP DKI Jakarta gencar mendorong pemanfaatan lahan untuk pertanian hingga ke tingkat kelurahan.


Pj. Gubernur Heru Dukung JITEX 2024, Hasilkan Transaksi Prestisius

26 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengunjungi sejumlah stan di JITEX 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Pj. Gubernur Heru Dukung JITEX 2024, Hasilkan Transaksi Prestisius

Gelaran perdana JITEX 2024 meraup total nilai potensi transaksi dan investasi Rp 12,86 triliun. Pengunjung yang hadir selama lima hari lebih dari 11.000 orang.


Soal Pencabutan Penerima KJP Plus, Anggota DPRD DKI Duga Pemprov Ingin Kurangi Anggaran Bantuan

27 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Soal Pencabutan Penerima KJP Plus, Anggota DPRD DKI Duga Pemprov Ingin Kurangi Anggaran Bantuan

DPRD DKI mencatat terjadinya penurunan jumlah penerima KJP Plus di Jakarta. Menurut dia, Pemprov DKI pasti punya alasan mencabutnya.


Pj. Gubernur Heru Resmikan JITEX 2024 untuk Kemandirian Jakarta

31 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, membuka Jakarta International Investment, Trade, Tourism dan Small Medium Enterprise Expo (JITEX) 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024. TEMPO/Andi Aryadi
Pj. Gubernur Heru Resmikan JITEX 2024 untuk Kemandirian Jakarta

Pameran berskala internasional ini mendorong kebanggaan terhadap produk local, sekaligus menarik pembeli mancanegara.


Pemprov DKI Jakarta Kedepankan Asas Keadilan dalam Kebijakan PBB-P2

31 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, menyerahan kunci bebenah Kampung Kamal Muara Jakarta Utara di Jalan Gang H.Abdul Latiep Rt.02 / Rw. 04 Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, 28 Maret 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta Kedepankan Asas Keadilan dalam Kebijakan PBB-P2

Trubus mensinyalir, ada oknum yang membagi aset dengan harga di atas Rp 2 miliar untuk mendapat pembebasan pajak, jadi penyebab inovasi kebijakan dalam Pergub 16/2024.