PPDB, Lika-liku Jalur dan Menentukan Pilihan Sekolah Buat Sang Anak

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Petugas menyiapkan ruangan kelas yang akan digunakan di SMP N 115 Jakarta, Jumat, 21 Mei 2021. Seleksi PPDB DKI Jakarta tahun ini akan dibagi menjadi empat bagian yakni jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur pindah tugas orangtua dan anak guru. TEMPO/Muhammad Hidayat
Petugas menyiapkan ruangan kelas yang akan digunakan di SMP N 115 Jakarta, Jumat, 21 Mei 2021. Seleksi PPDB DKI Jakarta tahun ini akan dibagi menjadi empat bagian yakni jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur pindah tugas orangtua dan anak guru. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika akan mendaftarkan anak agar bisa sekolah saat sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB dibuka, para orang tua selalu dihadapkan pada pilihan jalur masuk yang beragam.

Pilihan-pilihan itu membutuhkan perhatian serius. Salah dalam menentukan pilihan jalur, anak bisa tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang diinginkan.

Yang juga membuat pusing adalah penerimaan siswa lebih banyak ditentukan berdasarkan Nilai Ebtanas Murni (NEM). Nilai itu kemudian menjadi dasar dalam pendaftaran sekolah.

Sekolah-sekolah kemudian menerapkan pemeringkatan (rangking) dalam penerimaan murid atau siswa baru. Maka muncul sekolah favorit (tempat murid yang memiliki NEM tinggi) dan sekolah dengan kategori biasa, bahkan dianggap tidak favorit.

Tentu sekolah favorit dengan rentang NEM tertinggi menjadi pilihan utama. Setelah itu sekolah yang yang berada di peringkat berikutnya.

Seleksi dengan sistem seperti memacu setiap peserta didik agar memperoleh nilai tinggi.

Selain dukungan buku-buku pelajaran, peningkatan kemampuan dilakukan orang tua dengan memberikan pelajaran tambahan melalui kursus atau les dengan guru atau di lembaga-lembaga pendidikan di luar jam sekolah.

Tujuannya agar nanti bisa diterima di sekolah favorit. Beberapa tahun lalu, peluang masuk sekolah favorit bisa diperoleh siswa dengan nilai minimal, yakni melalui jalur bina lingkungan tetapi kuotanya sedikit.

Sistem penerimaan siswa baru dengan mengedepankan NEM itu menyebabkan lokasi sekolah dengan rumah siswa terjadi persebaran. Tak sedikit siswa harus menempuh perjalanan jauh.








Kemendagri dan Pemprov DKI Mulai Susun RUU Daerah Khusus Jakarta

20 jam lalu

Foto udara suasana lalu lintas di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota dengan usulan besaran tarif sekitar Rp5.000 hingga Rp19.000 sekali melintas yang bertujuan untuk mengendalikan mobilitas warga DKI Jakarta. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kemendagri dan Pemprov DKI Mulai Susun RUU Daerah Khusus Jakarta

Kemendagri dan Pemprov DKI mulai menyusun RUU Daerah Khusus Jakarta sebagai landasan hukum setelah ibu kota negara pindah ke IKN Nusantara.


Pengamat Sebut Kurikulum Sekarang Lebih Simpel, Tak Perlu PPDB SD Bersyarat Calistung

1 hari lalu

Ilustrasi. TEMPO/Aditia Noviansyah
Pengamat Sebut Kurikulum Sekarang Lebih Simpel, Tak Perlu PPDB SD Bersyarat Calistung

Pengamat sebut Kurikulum Merdeka untuk SD kelas 1 lebih ditekankan kepada soft skill anak sehingga tak perlu lagi calistung untuk syarat masuk.


Dampak Dihapusnya Tes Calistung pada Guru dan Murid

1 hari lalu

Ilustrasi ibu mengajarkan anaknya membaca. shutterstock.com
Dampak Dihapusnya Tes Calistung pada Guru dan Murid

PB PGRI menyatakan kebijakan menghapus calistung saat PPDB SD perlu diimbangi kompetensi guru. Bagaimana dengan siswa?


PKS Soroti Mekanisme Heru Budi Mutasi 20 Pejabat Eselon II Pemprov DKI

2 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau hasil pengerjaan kabel optik di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Maret 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
PKS Soroti Mekanisme Heru Budi Mutasi 20 Pejabat Eselon II Pemprov DKI

Fraksi PKS DPRD DKI menyoroti mekanisme Pj Gubernur Heru Budi Hartono dalam memutasi 20 pejabat eselon II Pemprov DKI.


DKI Jawab Tudingan Anggaran Rp 3,27 Miliar Hanya untuk Seremonial Gunting Pita Mudik Gratis 2023

3 hari lalu

Calon pemudik mengantre daftar Mudik Gratis 2023 yang diselenggarakan oleh Pemkot DKI di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Senen, Jakarta, Kamis, 23 Maret 2023. Pemkot DKI menyediakan rute mudik gratis sebanyak 19 kota tujuan dan 19. 280 penumpang yang akan di betangkatkan pada 17 April mendatang, sementara pendaftaran berlangsung hingga 13 April. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DKI Jawab Tudingan Anggaran Rp 3,27 Miliar Hanya untuk Seremonial Gunting Pita Mudik Gratis 2023

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menjawab tudingan soal anggaran Rp 3,27 miliar hanya untuk seremonial gunting pita Mudik Gratis 2023.


Mengapa Nadiem Hapus Tes Calistung Masuk SD di PPDB? Ini Alasannya

3 hari lalu

Para siswa saat mengikuti pelatihan menulis di bawah bimbingan penulis buku Fayanna Ailisha Davianny di SDN Anyelir 1, Kota Depok, Selasa 25 Oktober 2022. Acara ini merupakan bagian dari perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2022 yang bertujuan untuk mengasah kemampuan literasi pada anak. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Mengapa Nadiem Hapus Tes Calistung Masuk SD di PPDB? Ini Alasannya

Nadiem meminta satuan pendidikan untuk menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)


Larangan Bukber bagi Pejabat dan ASN, Pemprov DKI Jakarta Akan Tindak yang Melanggar

4 hari lalu

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Sigit Wijatmoko saat mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono meninjau pintu air Manggarai, Rabu, 1 Maret 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Larangan Bukber bagi Pejabat dan ASN, Pemprov DKI Jakarta Akan Tindak yang Melanggar

Selain larangan mengadakan bukber, surat edaran Mendagri itu juga meminta pejabat negara dan ASN untuk menerapkan pola hidup sederhana.


Pencairan Bansos DKI Kerap Molor, Politikus PSI Minta Sudah Diterima Warga Sebelum Lebaran 2023

4 hari lalu

Petugas melayani warga yang membeli bahan pangan bersubsidi di RPTRA Amir Hamzah, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Kamis 10 Februari 2022. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat bagi pemegang KJP Plus, lansia, penyandang disabilitas, buruh ber-KTP DKI, dan guru non-PNS setiap bulannya yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan murah berkualitas seperti beras, susu, daging, ikan kembung, dan telur. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pencairan Bansos DKI Kerap Molor, Politikus PSI Minta Sudah Diterima Warga Sebelum Lebaran 2023

Politikus PSI mengungkap pencairan bansos DKI kerap molor. Pemprov DKI diminta mencairkan bantuan tersebut sebelum Lebaran 2023 tiba.


Ikuti Arahan Jokowi, Pemprov DKI Siapkan Aturan Larangan Buka Puasa Bersama bagi Pejabat

7 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat meninjau pengerjaan proyek Stasiun LRT Halim, Jakarta Timur, Kamis, 23 Maret 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Ikuti Arahan Jokowi, Pemprov DKI Siapkan Aturan Larangan Buka Puasa Bersama bagi Pejabat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengikuti instruksi Presiden Jokowi soal larangan buka puasa bersama bagi para pejabat selama Ramadan


Sambut Pangdam Jaya yang Baru, Heru Budi: Sahabat Saya sejak Jadi Paspampres

7 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran, dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Untung Budiharto melakukan pemeriksaan pasukan dalam pembukaan Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI-Polri, Senin, 12 Desember 20202. Tempo/M. Faiz Zaki
Sambut Pangdam Jaya yang Baru, Heru Budi: Sahabat Saya sejak Jadi Paspampres

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyambut Pangdam Jaya yang baru, Mayjen Mohamad Hasan. Dia menganggap Hasan sebagai sahabat.