Data Kependudukan Diduga Dijual, Pemkab Bekasi Hentikan Layanan Administrasi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi data pribadi (antara/shutterstock)

    Ilustrasi data pribadi (antara/shutterstock)

    TEMPO.CO, BekasiPemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menghentikan sementara layanan daring pemohon dokumen administrasi penduduk menyusul dugaan tindak pidana penjualan data kependudukanKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Hudaya telah melaporkan persoalan ini kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta Kepolisian Resor Metro Bekasi.

    "Sudah ada tim teknologi informasi Kemendagri yang turun langsung menangani," kata Hudaya di Cikarang, Kamis, 10 Juni 2021.

    Dinas menghentikan layanan daring seluruh permohonan dokumen kependudukan dan hanya melayani pemohon melalui aplikasi WhatsApp. "Untuk sementara semua layanan online Dukcapil off."

    Dinas Kabupaten Bekasi masih menunggu instruksi Kementerian Dalam Negeri untuk membuka kembali layanan daring, sambil menunggu evaluasi dari tim teknologi informasi (TI). "Menunggu arahan dari Pak Dirjen, karena ini seluruh Indonesia off," kata Hudaya.

    Sebelumnya media massa menginformasikan ada jutaan data penduduk di sejumlah daerah di Indonesia dilaporkan dijual di situs web forum perisak. Menurut laporan lembaga studi CISSReC, setidaknya data yang dijual ini sebanyak 8.797.669 data penduduk.

    Rinciannya, penduduk Kabupaten Malang sebanyak 3.165.815, Kabupaten Bekasi 2.339.060 data, Kabupaten Subang 1.989.263, dan data kependudukan Kota Bogor 1.303.531 data.

    Baca: Kelurahan Kapuk Muara Jamin Data Kependudukan Korban Kebakaran Selesai 1x24 Jam


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WHO: Varian Delta Covid-19 Diduga lebih Menular dan Perlu Diwaspadai

    Varian Delta dianggap lebih menular dibandingkan varian sebelumnya. WHO sekaligus menilai bahwa varian delta covid-19 itu perlu diwaspadai.