Sarana Jaya Belum Ungkap Tanah di Munjul tapi DPRD Sudah Klarifikasi, Ada Apa?

Editor

Dwi Arjanto

Kondisi lahan yang diduga akan dijadikan lokasi pembangunan DP 0 persen di Jalan Sapi Perah, RT 05/RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, 10 Maret 2021. Sarana Jaya telah menggelontorkan pembayaran Rp 217 miliar ke PT Adonara untuk membeli lahan itu. Padahal, lahan merupakan milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta tak kunjung menjelaskan kepada DPRD DKI soal pembelian tanah Perumda Sarana Jaya di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dugaan korupai pembelian tanah itu.

"Komisi B juga masih nanggung soal Sarana Jaya. Kami tidak tahu bagaimana jadinya itu tanah," kata anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, saat dihubungi, Kamis, 10 Juni 2021.

Gilbert memaparkan Komisi B sudah dua kali rapat dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya. Rapat pertama digelar pada 15 Maret 2021 setelah ramai penetapan tersangka eks Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan.

Namun, Sarana Jaya tak bisa menjelaskan pembelian 70 hektare tanah dua tahun terakhir. Sarana Jaya tidak membawa dokumennya.

Untuk itu, rapat kembali dibuka pada 31 Maret 2021. Hadir Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Sarana Jaya Indra S. Arharrys, tapi tetap tak ada penjelasan detail. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Sri Haryati akhirnya menjanjikan akan menyerahkan keterangan tertulis kepada dewan.

"Tapi sampai sekarang belum ada," ucap Gilbert.

Keterangan ini berbeda dengan pernyataan Ketua Komisi B Abdul Aziz. Saat dihubungi terpisah pada 3 Juni, Abdul menyampaikan, dewan sudah selesai mengklarifikasi dugaan korupsi tanah Munjul, Pondok Ranggon.

Tugas dewan, kata dia, mencegah agar kejadian ini tak terulang. Pengusutan perkara hukum menjadi ranahnya KPK.

Saat ditanya apa isi keterangan tertulis Sarana Jaya, Abdul kembali menjawab, "Klarifikasi sudah selesai."

Baca juga : Wagub DKI Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Perlu Diberi Kesempatan Membela Diri






Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

14 menit lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

4 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

5 jam lalu

Respons Heru Budi Soal Kelanjutan Rumah DP Nol Rupiah yang Dimulai di Era Anies Baswedan

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan kelanjutan program rumah DP Nol Rupiah ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta.


KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

6 jam lalu

KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Jakpro: Tudingan Prematur

PT Jakpro menganggap dugaan persekongkolan pemilihan tender revitalisasi TIM tahap III bersifat prematur.


Kata Dinas LH DKI Soal ITF Sunter yang Dikebut Pasca Campur Tangan Jokowi

1 hari lalu

Kata Dinas LH DKI Soal ITF Sunter yang Dikebut Pasca Campur Tangan Jokowi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto membenarkan pembangunan Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter dikebut setelah ada campur tangan Presiden Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi karena fasiltas pengolahan sampah itu masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).


Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

1 hari lalu

Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai klaim Formula E untung Rp5 miliar jauh dari yang sudah dikeluarkan APBD DKI Jakarta Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee.


Jokowi Sebut Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, DKI: Anggaran dan Pembangunan Wewenang Pemerintah Pusat

1 hari lalu

Jokowi Sebut Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, DKI: Anggaran dan Pembangunan Wewenang Pemerintah Pusat

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada mengungkapkan bahwa Pemprov tidak menganggarkan pembangunan maupun pembebasan lahan untuk proyek Sodetan Kali Ciliwung karena itu wewenang pemerintah pusat.


2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

1 hari lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.


Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas SDA Sebut Bukan Tanggung Jawab Pemprov DKI

2 hari lalu

Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas SDA Sebut Bukan Tanggung Jawab Pemprov DKI

Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono memastikan proyek sodetan Ciliwung siap menjalani tes sebelum dioperasikan pada April 2023.


Dalih Jakpro Soal Eks Warga Kampung Bayam yang Belum Bisa Huni Rusun Peninggalan Anies Baswedan

2 hari lalu

Dalih Jakpro Soal Eks Warga Kampung Bayam yang Belum Bisa Huni Rusun Peninggalan Anies Baswedan

Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin beralasan belum mengizinkan eks warga Kampung Bayam menghuni kampung susun karena bangunan masih dalam proses pemeliharaan.