Sarana Jaya Belum Ungkap Tanah di Munjul tapi DPRD Sudah Klarifikasi, Ada Apa?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi lahan yang diduga akan dijadikan lokasi pembangunan DP 0 persen di Jalan Sapi Perah, RT 05/RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, 10 Maret 2021. Sarana Jaya telah menggelontorkan pembayaran Rp 217 miliar ke PT Adonara untuk membeli lahan itu. Padahal, lahan merupakan milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Kondisi lahan yang diduga akan dijadikan lokasi pembangunan DP 0 persen di Jalan Sapi Perah, RT 05/RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, 10 Maret 2021. Sarana Jaya telah menggelontorkan pembayaran Rp 217 miliar ke PT Adonara untuk membeli lahan itu. Padahal, lahan merupakan milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta tak kunjung menjelaskan kepada DPRD DKI soal pembelian tanah Perumda Sarana Jaya di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dugaan korupai pembelian tanah itu.

    "Komisi B juga masih nanggung soal Sarana Jaya. Kami tidak tahu bagaimana jadinya itu tanah," kata anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, saat dihubungi, Kamis, 10 Juni 2021.

    Gilbert memaparkan Komisi B sudah dua kali rapat dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya. Rapat pertama digelar pada 15 Maret 2021 setelah ramai penetapan tersangka eks Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan.

    ADVERTISEMENT

    Namun, Sarana Jaya tak bisa menjelaskan pembelian 70 hektare tanah dua tahun terakhir. Sarana Jaya tidak membawa dokumennya.

    Untuk itu, rapat kembali dibuka pada 31 Maret 2021. Hadir Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Sarana Jaya Indra S. Arharrys, tapi tetap tak ada penjelasan detail. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Sri Haryati akhirnya menjanjikan akan menyerahkan keterangan tertulis kepada dewan.

    "Tapi sampai sekarang belum ada," ucap Gilbert.

    Keterangan ini berbeda dengan pernyataan Ketua Komisi B Abdul Aziz. Saat dihubungi terpisah pada 3 Juni, Abdul menyampaikan, dewan sudah selesai mengklarifikasi dugaan korupsi tanah Munjul, Pondok Ranggon.

    Tugas dewan, kata dia, mencegah agar kejadian ini tak terulang. Pengusutan perkara hukum menjadi ranahnya KPK.

    Saat ditanya apa isi keterangan tertulis Sarana Jaya, Abdul kembali menjawab, "Klarifikasi sudah selesai."

    Baca juga : Wagub DKI Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Perlu Diberi Kesempatan Membela Diri


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.