Fraksi PAN Usulkan Vaksin jadi Syarat Berkunjung ke Area Publik, Caranya?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Botol kecil berlabel stiker

    Botol kecil berlabel stiker "Vaccine COVID-19" dan jarum suntik medis dalam foto ilustrasi yang diambil pada 10 April 2020. [REUTERS / Dado Ruvi]

    JAKARTA- Sekretaris Fraksi PAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda mengusulkan agar vaksin menjadi syarat utama bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke area publik.

    Hal itu, kata Oman, bertujuan untuk membatasi mobilitas warga di tengah lonjakan kasus Covid-19.

    Terlebih, saat ini diduga ada Covid-19 varian Delta virus tersebut sudah ditemukan di Ibu Kota.

    "Pemprov DKI agar mengeluarkan kebijakan di area-area seperti mall, restoran, cafe, dan tempat wisata bisa dikunjungi hanya oleh masyarakat yang sudah divaksin," tutur Oman dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 15 Juni. 2021.

    ADVERTISEMENT

    Oman berpendapat, menjadikan vaksinasi sebagai syarat mobilitas warga dapat menjafi solusi untuk mendorong agar masyarakat bersedia divaksin. Dengan begitu, ia berharap target 7,5 juta vaksinasi sampai bulan Agustus di DKI Jakarta dapat terwujud. "Demi terciptanya herd immunity sehingga otomatis perlahan menurunkan angka penularan," kata dia.

    Ia juga menyarankan agar ada pembaruan aturan di tengah perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Tujuannya, kata dia, agar aturan tersebut berjalan efektif.

    "Perpanjangan PPKM mikro bagus, tapi, langkah-langkah pemvaruan perlu untuk menyikapi kondisk kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta yang semakin hari terus melonjak," tutur Oman dari Fraksi PAN.

    Baca juga : Kasus Corona DKI Meningkat, Jokowi Panggil Anies Baswedan hingga Kapolda Metro Jaya
    #Jagajarak, #Pakaimasker, #Cucitangan

    ADAM PRIREZA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.