DPRD DKI: Pajak Hiburan dan Hotel Sangat Rendah karena Pandemi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi: Layanan pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor Mandiri Tunas Finance. (ANTARA

    Ilustrasi: Layanan pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor Mandiri Tunas Finance. (ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Yusuf, mengatakan pendapatan daerah dari pajak hotel dan hiburan masih rendah akibat wabah Covid-19. "Pajak hiburan dan pajak hotel memang sangat lemah di masa Covid-19 seperti ini," kata dia saat dihubungi, Selasa malam, 15 Juni 2021.

    Yusuf tak menyebutkan angkanya. Hanya saja, penerimaan pajak DKI hingga triwulan II 2021 baru mencapai 23 persen dari target Rp 43,37 triliun. Target ini tercantum dalam APBD DKI 2021.

    Menurut dia, pajak yang cukup tinggi dan harus dikejar DKI adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

    Komisi C berencana menggelar rapat lagi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI untuk membahas target pajak agar bisa terealisasi. "Barangkali ada relaksasi, kemudahan-kemudahan masyarakat untuk membayar pajak." 

    ADVERTISEMENT

    Rapat tentang target pajak ini dijadwalkan pada Rabu pekan depan sekitar pukul 10.00 WIB.

    Baca: Realisasi Pajak DKI di Triwulan II 2021 Baru 23 Persen


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.