Kekacauan PPDB Jalur Prestasi Menurut Orang Tua Murid

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Jakarta - Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2021 pada jalur prestasi diduga bermasalah. Salah satunya disampaikan oleh seorang wali murid, DA. Ia mengaku anaknya dan banyak murid lain dirugikan.

"Kami belum mendapat kejelasan sampai sekarang, apakah ditolak atau tidak sempat terdaftar," kata DA saat dihubungi Tempo pada Selasa, 15 Juni 2021.

Putri DA adalah salah satu siswi SMP Negeri di Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Rencananya, DA akan memasukkan anaknya ke sebuah SMA Negeri di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, melalui jalur prestasi.

Menurut DA, pihak sekolah menginformasikan agar murid segera mengecek data yang tertera dan memverifikasi 
melalui aplikasi Sistem Pendataan Nilai Raport (SIDANIRA). Di laman itu, tercantum jalur prestasi kategori akademis, non-akademis, dan keorganisasian.

"Kami tanya, keorganisasian ini maksudnya apa?" Sekolah menjelaskan bahwa itu bisa diisi jika anak masuk dalam jajaran kepengurusan organisasi dalam kegiatan ekstrakurikuler atau OSIS.

Menurut DA, anaknya mengikuti dua organisasi, yaitu Pasukan Pengibar Bendera dan OSIS. Namun menurut informasi dari sekolah, murid hanya boleh memilih salah satunya. "Akhirnya pilih OSIS."

Masalah muncul pertama kali saat PPDB jalur prestasi dibuka. Saat memeriksa data, kolom prestasi nonakademis antara kepengurusan ekstrakurikuler dan OSIS terpisah. Karena itu, kata DA, murid tak hanya harus memilih salah satunya.

DA lalu memasukkan dua kegiatan organisasi anaknya ke dalam formulir PPDB untuk meningkatkan indeks prestasi. "Kalau enggak begitu, anak kami kalah telak," ujarnya.

Pada hari-hari pertama PPDB jalur prestasi dibuka, yakni 7-8 Juni 2021, kata DA, orang tua murid masih disibukkan dengan masalah pembuatan akun. Sedangkan batas akhir pendaftaran da pemilihan sekolah di PPDB jalur prestasi, awalnya dijadwalkan berakhir pada 10 Juni 2021 pukul 14.00, yang dilanjutkan dengan pengumuman pukul 17.00.

DA mengikuti saran Dinas Pendidikan DKI yang memberikan kesempatan mengajukan pengunggahan dokumen tambahan prestasi paling lambat 10 Juni 2021 pukul 17.00. Di sini, Dinas juga mengumumkan perpanjangan tenggat waktu pendaftaran pertama kali.

DA dan orang tua murid lain mengumpulkan dan menyerahkan dokumen dan sertifikat prestasi anak kepada pihak sekolah. Sekolah yang akan mengirimkan berkas itu ke Dinas untuk diinput ke PPDB jalur prestasi.

Berkas akhirnya terkumpul pada 10 Juni 2021. "Sebelum pukul 15.00, sekolah berangkat ke Dinas."

Masalah selanjutnya muncul ketika berkas sudah berada di Dinas Pendidikan DKI. Data prestasi anaknya belum juga diinput Dinas hingga tenggat waktu pendaftaran perpanjangan pertama pada 11 Juni 2021 pukul 14.00.

"Ada pemberitahuan bahwa pendaftaran diperpanjang lagi hingga 11 Juni 2021 pukul 18.00. Pengumumannya pukul 21.00." Namun hingga habisnya masa perpanjangan kedua PPDB jalur prestasi, DA mengatakan bahwa data anaknya belum juga diinput.

Dia merasa anaknya dan banyak murid lainnya tidak diperlakukan adil. "Padahal kami sudah mengikuti jalur. Ngumpulin berkas di sekolah, kita berusaha untuk menghindari kerumunan sesuai arahan pemerintah. Tapi kami kalah dengan orang murid yang langsung datang ke Dinas." 

DA menduga terdapat kesalahan dalam sistem PPDB. Buktinya, kata dia, di sistem itu terlihat ada murid diterima walau jalur prestasinya berbeda. Misalnya, dia memiliki prestasi jalur non-akademik tapi dimasukkan ke akademik. "Banyak jalur prestasi yang tak sesuai penempatannya, sehingga hasil hitung akhir indeks prestasinya lebih tinggi dari yang seharusnya."

Baca: Telat Ikut Pra Pendaftaran PPDB DKI, Cerita Orang Tua Tak Bisa Daftarkan Anak








Pengamat Sebut Kurikulum Sekarang Lebih Simpel, Tak Perlu PPDB SD Bersyarat Calistung

2 jam lalu

Ilustrasi. TEMPO/Aditia Noviansyah
Pengamat Sebut Kurikulum Sekarang Lebih Simpel, Tak Perlu PPDB SD Bersyarat Calistung

Pengamat sebut Kurikulum Merdeka untuk SD kelas 1 lebih ditekankan kepada soft skill anak sehingga tak perlu lagi calistung untuk syarat masuk.


Dampak Dihapusnya Tes Calistung pada Guru dan Murid

3 jam lalu

Ilustrasi ibu mengajarkan anaknya membaca. shutterstock.com
Dampak Dihapusnya Tes Calistung pada Guru dan Murid

PB PGRI menyatakan kebijakan menghapus calistung saat PPDB SD perlu diimbangi kompetensi guru. Bagaimana dengan siswa?


Mengapa Nadiem Hapus Tes Calistung Masuk SD di PPDB? Ini Alasannya

2 hari lalu

Para siswa saat mengikuti pelatihan menulis di bawah bimbingan penulis buku Fayanna Ailisha Davianny di SDN Anyelir 1, Kota Depok, Selasa 25 Oktober 2022. Acara ini merupakan bagian dari perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2022 yang bertujuan untuk mengasah kemampuan literasi pada anak. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Mengapa Nadiem Hapus Tes Calistung Masuk SD di PPDB? Ini Alasannya

Nadiem meminta satuan pendidikan untuk menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)


176.413 Siswa Daftar Jalur Prestasi Perguruan Tinggi Islam, Berebut 58.626 Kursi

9 hari lalu

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (Foto Humas UIN Yogyakarta
176.413 Siswa Daftar Jalur Prestasi Perguruan Tinggi Islam, Berebut 58.626 Kursi

Sebanyak 176.413 siswa mendaftar melalui jalur prestasi akademik nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).


Alasan KSP Minta Guru Selipkan Cerita Keberagaman Agama di Sekolah

13 hari lalu

Dari kanan ke kiri: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Prof. Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, Direktur Penguatan dan Diseminasi HAM Kemenkumham, Sri Kurniati Handayani Pane, Direktur Eksekutif Institut Leimena Matius Ho, dan moderator Guru MAN 1 Malang, Ririn Eva Hidayati, saat sesi pembukaan lokakarya Literasi Keagamaan Lintas Budaya, Jumat 17 Maret 2023. Foto Istimewa
Alasan KSP Minta Guru Selipkan Cerita Keberagaman Agama di Sekolah

Kantor Staf Presiden atau KSP menginginkan konsep Literasi Keagamaan Lintas Budaya alias LKLB diterapkan secara wajib di seluruh sekolah di Indonesia.


China Cabut Kewajiban Masker di Sekolah dan Kampus

13 hari lalu

Seorang siswa yang mengenakan masker belajar di sebuah kelas sekolah menengah pertama di Yinchuan, Daerah Otonom Etnis Hui Ningxia, China, 25 Maret 2020. Para siswa tahun terakhir sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Yinchuan kembali masuk sekolah pada Rabu 25 Maret. Xinhua/Yang Zhisen
China Cabut Kewajiban Masker di Sekolah dan Kampus

China menghapus aturan yang mewajibkan pemakaian masker terhadap peserta didik dan tenaga pengajar di dalam lingkungan sekolah atau kampus


Pemilu 2024: Ma'ruf Amin Ingatkan Tempat Ibadah dan Pendidikan Bukan Tempat Kampanye, Mana Lagi?

16 hari lalu

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Pemilu 2024: Ma'ruf Amin Ingatkan Tempat Ibadah dan Pendidikan Bukan Tempat Kampanye, Mana Lagi?

Wapres Ma'ruf Amin ingatkan tempat ibadan dan pendidikan bukan tempat kampanye. Tempat mana lagi yang tak boleh jadi lokasi kampanye Pemilu 2024?


Rayakan Ulang Tahun, Kampus Ini Buat Proyek Inovasi di 39 Sekolah dan Komunitas

22 hari lalu

Rektor UM Surabaya Dr. Sukadiono (kanan) memencet tombol sebagai simbol dimulainya serangkaian kegiatan milad ke-39 kampus setempat. ANTARA/Willi Irawan
Rayakan Ulang Tahun, Kampus Ini Buat Proyek Inovasi di 39 Sekolah dan Komunitas

Universitas Muhammadiyah Surabaya membuat proyek inovasi di 39 sekolah dan komunitas di Indonesia


Universitas Brawijaya Terima Hampir 40 Ribu Pendaftar Jalur SNBP 2023

22 hari lalu

Kampus Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin, 24 November 2014. [TEMPO/STR/Aris Novia Hidayat; ANH2014112508]
Universitas Brawijaya Terima Hampir 40 Ribu Pendaftar Jalur SNBP 2023

Sebanyak 39.842 orang mendaftar jadi mahasiswa baru Universitas Brawijaya (UB) lewat jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).


Sopir Jeepney Aksi Mogok Sepekan, Sekolah dan Kantor di Filipina Terpaksa Tutup

24 hari lalu

Angkutan Umum Jeepney Filipina. wikipedia.org
Sopir Jeepney Aksi Mogok Sepekan, Sekolah dan Kantor di Filipina Terpaksa Tutup

Aksi ini untuk memprotes program pemerintah yang dikhawatirkan para pengemudi akan menghapus jeepney yang telah menjadi ikon budaya Filipina.