TEMPO.CO, Jakarta - Desakan agar Gubernur DKI Anies Baswedan menarik rem darurat akibat meroketnya angka kasus Covid-19 sampai saat ini belum dilakukan. Salah satu desakan itu datang dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di DPRD DKI Jakarta.
Wakil Gubernur atau Wagub DKI Ahmad Riza Patria berterima kasih atas masukan PSI itu. Dia berujar, seluruh masukan, baik dari dewan ataupun masyarakat akan ditampung.
"Tentu masukan itu akan kami tampung, kaji, pelajari, diskusikan, dialogkan," kata dia di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni 2021.
Riza menyampaikan, pemerintah DKI akan mendiskusikan usulan yang ada dengan berbagai pihak terkait. Misalnya, pemerintah pusat, Satgas, epidemiolog, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), dan lainnya.
"Barulah keputusan diambil dan dilaksanakan bersama-sama," ucap dia.
Sebelumnya, Fraksi PSI mendesak pemerintah DKI segera menarik rem darurat. Tujuannya guna menekan penularan Covid-19 yang kian tak terkendali.
Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza menilai PSBB ketat bisa meredam lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota. Jumlah pasien yang terinfeksi virus corona memang melonjak sejak 9 Juni 2021. Penambahannya mencapai di atas 2 ribu orang per hari.
Belum lagi, dia melanjutkan, persentase keterisian tempat tidur isolasi dan ICU ikut meninggi. Pemerintah DKI mencatat tempat tidur isolasi telah terpakai 78 persen dan ICU 73 persen per 15 Juni 2021. "Saat ini kondisi Jakarta sudah di ambang garis kritis," ujar Anthony.
Sebelumnya, Anies Baswedan juga belum dapat memastikan apakah kebijakan rem darurat akan diambil di tengah lonjakan Covid-19 di Ibu Kota. "Belum tau. Nanti akan kita bahas, ya," tutur Anies di Kantor PMI, Jakarta Pusat, Senin, 14 Juni 2021.
Baca juga: Desak Anies Baswedan Tarik Rem Darurat, PSI: Jakarta di Ambang Garis Kritis
